Kasus penggunaan repeater ilegal bukan hal yang baru lagi saat ini. Walaupun sudah ada upaya dari pihak pemerintah dan keamanan, namun tetap saja masih banyak orang yang melanggar.

Mulai dari tahun 2013 lalu , ada sejumlah daerah yang sinyal telekomunikasinya terganggu karena penggunaan alat penguat sinyal ilegal atau repeater ilegal.

Dikarenakan hal tersebut maka pihak kepolisian menindaklanjuti permohonan dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) agar bersedia menertibkan repeater-repeater ilegal tersebut.

Tidak hanya polisi saja, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengamankan 12 unit perangkat repeater dan 2 jammer ilegal dalam operasi penertiban alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis di berbagai kota.

“Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo telah melakukan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi beberapa waktu lalu. Penertiban ini difokuskan pada sejumlah distributor atau importir yang menjual alat dan perangkat telekomunikasi dengan tidak memenuhi persyaratan teknis,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Ismail Cawidu dalam siaran pers di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (09/06).

Menurut dia, penertiban difokuskan pada perangkat penguat sinyal seluler (GSM/CDMA) dan perangkat pengacak sinyal yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini dilakukan bersama tim gabungan dari Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika, Balmon Kelas I DKI Jakarta, Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Denpom Jaya dan Dishubkominfo DKI Jakarta, katanya.

Ia mengatakan dasar operasi penertiban tersebut adalah UU Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah No.52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan Peraturan Menteri Kominfo No.29/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

“Intinya, seluruh perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, digunakan, dan diperdagangkan di Indonesia harus memenuhi ketentuan yang berlaku di antaranya adanya persyaratan sertifikasi perangkat telekomunikasi,” katanya.

Kemenkominfo menemukan 42 titik lokasi pelanggaran tersebar di Jakarta, Tangerang dan Bogor, Medan, Batam, Banten, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Bali.

“Dari aksi penertiban ini, kami mengamankan 12 perangkat repeater seluler ilegal dan dua jammer. Semua kasus kini masih dalam proses pemberkasan. Jika terbukti ada tindak pidana, kami akan bawa ke pengadilan,” ujarnya.

Ismail lebih lanjut mengatakan adanya kendala dalam kegiatan penertiban tersebut, antara lain masih belum optimalnya sosialisasi penggunaan repeater sesuai peraturan yang berlaku hingga sulitnya melakukan pengawasan terhadap penjual repeater selular yang dilakukan melalui media elektronik (internet).

“Bahkan saat ini semakin banyak beredar perangkat repeater dari luar negeri khususnya China sehingga menyulitkan dalam hal pengawasan di lapangan,” katanya.

Sebelumnya, Kasubdit Pengawasan Barang Beredar Kementerian Perdagangan, Robert James Bintaryo mengatakan pihaknya siap bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk memberantas importir repeater ilegal.

“Kami siap kapan saja jika diminta atau diundang oleh Kominfo untuk ikut aksi memberantas meluasnya pemakaian repeater ilegal,” ujar Robert di sela-sela acara Indonesia Celular pekan lalu di Jakarta.

Disinggung soal legalitas importir repeater, Robert mengaku bahwa Kemendag telah merekam jejak mereka. Namun terkait penyalahgunaannya, diakuinya, Kemendag masih membutuhkan kerja sama dengan Kemenkominfo untuk mereview-nya.