EQUITYWORLD FUTURES – Laporan dari lembaga Transparency International (TI) yang baru dirilis hari ini menyebutkan Indonesia berada di peringkat 107 bersama Argentina dan Djibouti dalam hal pejabat yang paling korup di 2014. Ketiga negara berada di peringkat 107 itu mendapat skor 34. TI mengambil data dari 175 negara.

Tahun lalu dan pada 2012 Indonesia mendapat skor 32.

TI menggunakan metode Indeks Persepsi Korupsi dengan skor 100 dianggap negara paling bersih dan skor paling rendah berarti negara paling korup.

Singapura jadi negara paling bersih di Asia Tenggara. Negara Singa itu berada di urutan ke-7 dengan skor 84. Sedangkan, Malaysia ada di urutan ke-50 dengan skor 52.

Korea Utara dan Somalia menjadi negara paling korup dengan skor delapan. Kedua negara itu berada di peringkat paling bontot yakni 174.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai korupsi ibarat penyakit kronis yang sejak lama melanda bangsa Indonesia.

Korupsi kanker suatu bangsa. Sejarah korupsi sejak zaman VOC korupsi yang hancurkan negeri ini. Banyak kerajaan juga hancur karena korupsi. Begitu juga di Eropa, hancur karena korupsi,” kata JK di Balai Kartini, Jakarta.

Dia mengatakan, banyak peluang seseorang melakukan korupsi. Salah satunya jabatan seseorang dalam sebuah lembaga atau perusahaan.

“Orang bilang orang miskin makanya korupsi. Tetapi korupsi juga bikin orang miskin. Orang punya kewenangan belum tentu korup kalau enggak ada kemauan,” katanya.

Tak hanya JK, fenomena korupsi di Indonesia ini juga menjadi keprihatinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Apa saja pandangannya pada kasus korupsi di Tanah Air? Berikut merdeka.com mencoba merangkumnya.

1. Korupsi sudah jadi hal biasa di Indonesia

Korupsi seperti kanker ganas, diam-diam sudah menjalar ke seluruh sendi kehidupan masyarakat. Celakanya, masyarakat cenderung permisif terhadap tindakan tergolong kejahatan luar biasa itu.

” Korupsi terus menerus terjadi, society itu malah menganggap hal yang biasa,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat peringatan hari antikorupsi sedunia di Kantornya, Jakarta.

Masyarakat, lanjut Susi, baru menyadari betapa bahayanya korupsi saat negara sudah diambang kehancuran. Korupsi mampu menggerogoti sistem birokrasi yang awalnya dibuat dengan tujuan baik.

“Banyak negara besar hancur karena korupsi,” katanya. “Saat semua jatuh sampai ke bawah, people baru mulai sadar.”

2. Contoh langkah Korsel berangus korupsi

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti bercerita mengenai keberhasilan Korea Selatan dalam memberantas korupsi di negara mereka. Korsel melakukan kebijakan yang mewajibkan semua instansi pemerintah membuka data di website. Dalam website tersebut juga dijelaskan semua policy atau aturan yang dibentuk.

“Korea itu terkenal dengan negara anti korupsi, mereka membuka semua data, ini kita mesti buka dan lakukan di Indonesia,” ucap Susi.

3. Hebat dalam rencana, lemah saat pengawasan

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyebut pemerintah di Indonesia selama ini sangat hebat dalam membangun dan merencanakan sesuatu. Namun sayangnya, Indonesia masih sangat lemah dalam kontrol dan pengawasan kebijakan pembangunan tersebut.

Lemahnya kontrol dan pengawasan membuat perencanaan pembangunan mengalami kebocoran anggaran. Kebocoran dipastikan akan merugikan negara karena rencana pembangunan akan terbengkalai.

“Saya melihat kelemahan kita dalam kontrol dan monitoring. Kita hebat dalam mendevelop atau membangun sesuatu tapi maintenance kurang dan begitu lengah terjadi kebocoran,” ucap Susi.

4. Dibutuhkan independensi dan profesionalisme auditor intern

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyayangkan skor anti korupsi Indonesia yang masih stagnan hingga tahun lalu. Ini terjadi karena lemahnya monitoring kontrol atau pengawasan dari masing-masing inspektorat jenderal kementerian atau auditor intern.

“Kita harus meningkatkan profesionalisme auditor,” ucap Susi dalam membuka ‘Workshop Meningkatkan Profesionalisme Auditor Intern Pemerintah’ di KKP, Jakarta.

Independensi dan profesionalisme auditor intern sangat dibutuhkan saat ini. Apalagi Indonesia sudah menganut sistem desentralisasi dan menyerahkan kebijakan kepada daerah masing masing. Lemahnya pengawasan membuat kebijakan desentralisasi menjadi ladang korupsi.

“Kalau kita melihat yang sudah terjadi di Indonesia. Banyak kegiatan yang akhirnya jadi satu link korupsi, kolusi dan nepotisme karena kurangnya kinerja auditor dan monitoring,” tegasnya.