EQUITYWORLD FUTURES – Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta. Hadir ratusan kepala daerah, gubernur, walikota dan bupati untuk berkomunikasi langsung dengan pemerintah pusat.

Pada kesempatan itu, Bupati Kepahiang Bengkulu Bando Amin mengajukan pertanyaan soal gaji bupati. Menanggapi pertanyaan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, kepala daerah, menteri, hingga presiden pasti menginginkan kenaikan gaji.

Sejauh ini, Jusuf Kalla baru mewacanakan untuk menaikkan gaji menteri yang saat ini masih kecil ketimbang pejabat negara lainnya. JK menilai kenaikan gaji menteri untuk menghindari adanya penyelewengan wewenang dari menteri tersebut.

Hal ini terlihat banyaknya menteri yang terjerat kasus dugaan korupsi yang dilakukan para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Pemikiran JK ini senada dengan pernyataan mantan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung. CT, sapaan akrabnya, menyebut rendahnya gaji pejabat membuat potensi penyelewengan kewenangan untuk korupsi tinggi.

“Kalau gaji pejabat negara enggak cukup, maka pejabat itu pasti akan mencari cara untuk mencukupi kehidupannya,” ucap CT.

Jika pemerintah sudah menaikkan gaji pejabat, maka saat pejabat tersebut masih melakukan penyelewengan dia laik untuk dihukum mati. “Kalau masih lakukan langkah-langkah negatif maka itu tidak tahu diri dan layak dihukum mati,” tegasnya.

Pernyataan soal gaji tak hanya itu saja. Sejumlah celetukan pembahasan soal gaji ini pernah terlontar dari sejumlah mulut pejabat. Apa saja? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

1. Susi sebut gaji sebagai menteri cuma 1 persen dari CEO Susi Air

Susi berkelakar, dengan menjadi menteri, pekerjaannya bertambah tapi gaji justru berkurang dibandingkan jabatan dulunya sebagai CEO Susi Air.

“Komplain juga silakan pak. Sekarang kerjaan banyak gaji cuma satu persen dari gaji saya Susi Air. Tapi saya ikhlas, luangkan waktu saya, energi saya untuk negara,” tuturnya.

Setelah menjadi menteri, Susi menyadari banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Karena dulu dia bersuara lantang memprotes kebijakan yang kurang baik, maka dia kini mempersilakan pengusaha untuk komplain jika kebijakannya kontraproduktif.

2. Gaji pejabat habis buat kondangan

Wakil Presiden Jusuf Kalla menganalogikan kecilnya gaji yang diterima pejabat daerah dan pejabat pemerintah pusat.

“Siapa yang tidak mau gaji naik. Gaji presiden Rp 60 juta, wapres Rp 40 juta, para menteri Rp 19 juta. Itu buat pergi kondangan saja bisa habis,” kata JK.

JK meminta kepala daerah dan pejabat publik mengesampingkan ego pribadi soal kenaikan gaji. Perbaikan kesejahteraan bupati harus menunggu perbaikan kondisi ekonomi nasional.

“Kita sepakat untuk perbaiki ini. Tapi saya aneh, bupati gajinya kecil kok banyak banget ya yang mau jadi bupati. Jangan pikirkan gaji dulu. Kita stabilkan dulu ekonomi,” tegasnya.

3. Gaji kecil tanggung jawab besar

Pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta kemarin, Bupati Kepahiang Bengkulu Bando Amin mengajukan pertanyaan soal gaji bupati.

Gaji yang diperoleh kepala daerah dinilai masih kecil dibandingkan besarnya tanggung jawab untuk memajukan daerah. Gaji bupati hanya mencapai Rp 5 juta per bulan.

“Pemerintahan SBY sempat menjanjikan kenaikan gaji enam kali tetapi hingga saat ini belum terealisasi,” ujar Bando.

4. Gaji naik biar menteri olah raga tak pakai uang kementerian

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kebutuhan hidup para menteri perlu ditopang dengan finansial yang mencukupi agar tidak merongrong dan menyalahgunakan kewenangannya.

“Supaya kalau menteri mau olahraga, jangan pakai uang kementerian. Hanya pertimbangan saja,” ucap JK.

Meski demikian, besaran gaji memang tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan tindakan korupsi. Namun ke depan ia akan berpikir lebih realistis untuk menaikkan pendapatan pejabat utama di kabinetnya agar tidak ada kesenjangan yang jauh dengan lembaga lain.

5. Tidak pernah naik gaji selama 10 tahun

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengatakan jika selama dua kali masa pemerintahannya, gaji presiden dan para menteri di KIB II tidak pernah mengalami kenaikan gaji.

“Gaji presiden dan menteri tidak mengalami kenaikan selama 10 tahun. Bahkan, gaji pejabat BUMN lebih tinggi (dari gaji menteri dan presiden). Ada rencana untuk menaikkan, tapi saya harus kembali kepada kebijakan dasar. Sejak 2005, kita menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) golongan rendah, ada yang naik sampai empat kali lipat,” kata SBY.

SBY mengatakan gaji pejabat negara yang mengalami kenaikan dalam 10 tahun adalah gaji anggota DPR dan gaji hakim di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, majalah The Economist juga pernah melansir data yang sama untuk gaji kepala negara seluruh dunia. Majalah The Economist edisi 5 Juli 2010, melansir pendapatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terbesar ketiga sedunia. Hal itu didasarkan pada jumlah total gaji dibagi pendapatan per kapita.

Data yang dihimpun dari sumber pemerintah, media dan Dana Moneter Internasional (IMF) itu, menyebutkan gaji SBY mencapai USD 124.171 atau sekitar Rp 1,1 miliar per tahun. Artinya gaji SBY mencapai hampir 30 kali lipat dari pendapatan per kapita penduduk.