EQUITYWORLD FUTURES – Keberadaan BBM subsidi jenis Premium di Indonesia masih saja menimbulkan masalah. Belum selesai polemik besaran subsidi dan mekanisme pemberian subsidi, kini muncul lagi wacana untuk menghilangkan atau menghapus Premium dari Indonesia.

Ketua Tim Reformasi Tata kelola Migas, Faisal Basri secara lantang meminta PT Pertamina untuk berhenti mengimpor minyak mentah dengan RON 88 atau bahan bakar jenis Premium secara berkala. Pertamina diminta menggantinya dengan impor RON 92 alias pertamax.

“Kita akan konsultasi ke Pertamina bisa dalam dua bulan (diterapkan),” ujar Faisal Basri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (21/12).

Faisal menyebut, jika Pertamina tidak bisa menghentikan dalam waktu dua bulan, pihaknya akan memberikan kesempatan waktu paling lambat lima bulan ke depan. Pergantian impor ini dinilai Faisal hal yang mudah jika dikerjakan dengan baik.

“Tapi itu mepet sekali, paling lama lima bulan,” jelas dia.

Faisal mempunyai beberapa alasan serta fakta mengejutkan dibalik penerapan kebijakan ini. Merdeka.com mencoba merangkum 5 fakta tersebut sebagai berikut:

1. Pemerintah tertutup soal subsidi premium

Ketua Tim Reformasi Tata kelola Migas, Faisal Basri mengakui dengan masih adanya BBM subsidi jenis Premium menimbulkan polemik di masyarakat. Apalagi saat ini harga minyak dunia menyentuh titik terendah dalam beberapa tahun ke belakang.

Faisal mengakui banyak pihak yang penasaran apakah BBM jenis Premium dengan harga Rp 8.500 per liter masih disubsidi atau tidak. Dia menilai pemerintah masih tertutup mengenai masalah ini.

“Hal itu juga berkaitan dengan penurunan tajam harga minyak mentah di pasar dunia, muncul pertanyaan apakah benar pemerintah saat ini masih memberikan subsidi dalam harga BBM,” ujar Faisal.

Menurut dia, walaupun tidak dipublikasikan secara terbuka, informasi mengenai formula perhitungan harga patokan dalam menentukan subsidi BBM tertentu sebenarnya harus diketahui masyarakat. Pemerintah harus memberi penjelasan agar masyarakat mengerti hitungan besaran subsidi.

“Untuk mengurangi kontroversi di masyarakat dan menjaga kredibilitas kebijakan pemerintah, perlu dibuat formula penentuan harga patokan yang lebih sederhana disertai penyediaan informasi lengkap berkaitan dengan harga patokan tersebut,” jelas dia.

Atas dasar ini juga Faisal meminta Pertamina untuk tidak lagi mengimpor jenis Premium dan menggantinya dengan Pertamax. Pertamax dinilai lebih mudah dipantau daripada Premium.

2. Impor premium buka peluang kartel

Ketua Tim Reformasi Tata kelola Migas, Faisal Basri mengatakan impor minyak mentah jenis RON 88 alias Premium yang dilakukan Indonesia bisa membuka peluang kartel. Pasalnya, Indonesia merupakan negara satu-satunya di dunia pembeli BBM jenis tersebut di dunia.

“Ini membuka peluang terjadi kartel penjual, karena mereka punya kepentingan menghasilkan RON88 hanya untuk Indonesia. Di dunia, bahkan di Asia Tenggara saja, hanya Indonesia yang masih pakai RON 88. Meski yang kita impor sekarang adalah RON 88, tidak menutup kemungkinan yang dikirim adalah RON 92 yang harganya lebih murah. Tapi dijual ke kita lebih mahal,” paparnya.

Indonesia tidak punya kuasa apa pun atas penetapan harga transaksi minyak bursa Singapura (MOPS) untuk Mogas 92, acuan harga bensin RON 88.

“Petral, yang memasok bensin RON 88 ke Indonesia hanya jadi ‘price taker’ dalam impor bensin RON 88, sehingga memungkinkan terjadinya kartel,” ujarnya.

3. Hitungan patokan harga premium kadaluarsa

Ketua Tim Reformasi Tata kelola Migas, Faisal Basri menyebut harga indeks pasar (HIP) yang digunakan dalam menghitung harga patokan Premium didasarkan pada acuan yang bias. Bukan hanya itu, faktor pengali untuk mendapatkan HIP bensin Premium juga dihitung berdasarkan penetapan pada 2007 yang tidak menggambarkan kondisi saat ini.

“Ini menggambarkan variabel di sini tidak riil karena bukan berdasarkan pembentukan harga di pasar. Semua berdasarkan asumsi yang sudah kadaluarsa,” ucapnya.

Faisal menuturkan, dengan rekomendasi pihaknya untuk menghentikan impor RON 88 dan secara berkala menggantinya dengan RON 92 (Pertamax), akan tercipta sistem patokan harga yang transparan, sesuai mekanisme pasar dan akuntabel.

4. Saatnya upgrade Kilang

Ketua Tim Reformasi Tata kelola Migas, Faisal Basri sangat menginginkan Pertamina untuk segera mengimpor minyak mentah jenis RON 92 atau sekelas pertamax. Dengan begini, kilang domestik bisa diupgrade karena harus mengolah minyak dengan oktan tinggi.

Faisal mendesak pemerintah segera melakukan pembaruan kilang domestik sehingga produksi bensin RON 88 dapat digantikan dengan bensin RON 92, sehingga seluruh kilang domestik dapat memproduksi bensin RON 92.

Pengelolaan fasilitas kilang TPPI juga diminta agar diserahkan sepenuhnya kepada Pertamina, untuk memungkinkan peningkatan produksi bensin RON 92 dapat maksimal.

“Fasilitas pemerintah untuk mempercepat pembaruan dan perluasan fasilitas kilang, serta harga patokan bensin RON 92 yang digunakan menggunakan HIP dengan formula perhitungan yang berlaku saat ini,” tegasnya.

5. Pemerintah diminta beri subsidi Pertamax

Dengan menghilangnya BBM jenis Premium di Indonesia, Ketua Tim Reformasi Tata kelola Migas Faisal Basri meminta pemerintah memberi subsidi untuk BBM jenis Pertamax. Besaran subsidi bensin untuk RON 92 disarankan menggunakan mekanisme subsidi tetap, misalnya Rp 500 per liter.

“Kebijakan subsidi untuk minyak solar dapat tetap menggunakan pola penetapan harga,” kata Faisal.

Kebijakan ini dipercaya akan memudahkan formula perhitungan harga patokan atau harga dasar. Pasalnya, benchmark yang digunakan dalam menghitung harga indeks pasar (HIP) menjadi lebih sesuai dengan dinamika pasar saat ini.

Selain itu, Faisal merekomendasikan pola penetapan harga khusus untuk transportasi publik dan angkutan barang kepentingan umum sehingga kebijakan tersebut tetap bersifat adil.