EQUITYWORLD FUTURES – Mulai kemarin, kursi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dipegang Wakil menteri Keuangan Mardiasmo. Dia menjabat sebagai pelaksana tugas karena belum ada dirjen pajak definitif.

Pemerintah belum menetapkan sosok yang akan duduk di kursi orang nomor satu di institusi pengumpul pajak itu. Kementerian Keuangan mencari sosok dirjen pajak dengan sistem seleksi terbuka atau yang lebih akrab dikenal dengan lelang jabatan.

Setelah pendaftaran ditutup, ada 34 orang peserta yang memperebutkan kursi dirjen pajak. Dari jumlah itu menyisakan 28 orang peserta.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebut, hampir 95 persen pejabat di lingkungan Ditjen Pajak mengikuti lelang jabatan. Sehingga, tingkah laku dan kegiatan mereka dimonitor langsung oleh Ketua Pansel. “Calon Dirjen Pajak ada di ruangan ini, hampir 95 persen ada di sini,” kata dia.

Kursi dirjen pajak merupakan jabatan prestisius yang tidak bisa diisi sembarangan orang. Apalagi tugas dan tanggung jawabnya besar. Sebab, pajak merupakan instrumen utama penerimaan negara. Selama ini, realisasi penerimaan pajak hampir selalu meleset dari target yang ditentukan pemerintah.

Kursi direktur jenderal pajak termasuk kursi panas mengingat besarnya tanggung jawab dan tugas yang diemban. Belum lagi persoalan-persoalan yang kerap dihadapi bos pajak. Merdeka.com mencatat indikasi-indikasi yang menunjukkan panasnya kursi dirjen pajak. Berikut paparannya.

1. Permintaan Presiden ngeri

Plt Direktur Jenderal Pajak Mardiasmo menuturkan, tahun depan tugas dirjen pajak bakal lebih berat. Sebab, Presiden Joko Widodo meminta agar institusi pajak menggenjot penerimaan negara. Jokowi menginginkan agar target penerimaan pajak tahun depan ditambah Rp 600 triliun.

“Keinginan bapak Presiden ini agak ngeri karena dengan memakai target tetapi Insya Allah saya usahakan untuk tercapai. Apalagi, Kanwil dan KPP ini jadi ujung tombak agar bisa melakukan tugasnya dengan baik,” kata dia.

2. Merdeka setelah pensiun

Fuad Rahmany resmi pensiun dari Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada 1 Desember 2014. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Dirjen pajak.

Selama tiga tahun Fuad menjadi orang nomor satu di institusi pengumpul pajak. Tugas sebagai Dirjen pajak tidak mudah. Apalagi pajak menjadi instrumen utama penerimaan negara.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melihat, Fuad Rahmany telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dalam upaya menggenjot penerimaan negara dari sektor perpajakan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fuad yang telah meraih hari kemerdekaannya saat ini. Ini jadi pencapaian tersendiri buat beliau karena lama memimpin Ditjen Pajak sejak 2011 lalu,” ujar Bambang saat sertijab Dirjen Pajak di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (1/12).

3. Tidak stres setelah pensiun dari Dirjen Pajak

Mantan Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengaku bersyukur melepaskan jabatan Dirjen Pajak. Dalam pandangannya, pekerjaan sebagai pengumpul penerimaan negara ini merupakan pekerjaan berat yang membuat dia stres. Sebab, target penerimaan selalu meningkat setiap tahunnya.

“Saya ucapkan Alhamdulillah karena telah menjalankan tugas dengan baik. Saya merasa nyaman bekerja dengan para pegawai di Ditjen Pajak sehingga saya tidak stres. Walaupun, target penerimaan pajak di depan mata,” ujar dia saat sertijab Dirjen Pajak di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (1/12).

4. Banyak anak buah yang nakal

Meski sudah berusaha menyingkirkan pegawai-pegawai bertangan kotor, Dirjen Pajak Fuad Rachmany mengakui masih banyak anak buahnya yang coba-coba berbuat nakal ketika menangani wajib pajak.

“Kita tidak pungkiri ada yang nakal. Jangan semuanya dianggap malaikat,” kata Fuad.

Fuad menambahkan, saat ini Ditjen pajak memiliki pegawai mencapai 32 ribu orang. Jumlah itu tersebar di 500 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia.

“Dengan jumlah sebanyak itu, tentu ada peluang pegawai pajak melakukan penyimpangan,” jelasnya.

5. Mafia pajak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan memilih Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang mempunyai karakter berani. Alasannya, di bahu Dirjen Pajak yang baru tersemat warisan penuntasan kasus penyelewengan pajak.

“Dirjen pajak yang baru akan dilantik pada 1 Desember 2014 nanti mempunyai integritas dan keberanian besar dalam menangani kasus pajak,” ujar Direktur Utama Katadata Metta Dharmasaputra di Restoran Warung Daun, Jakarta Pusat, Minggu (9/11).