EQUITYWORLD FUTURES – Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie terang-terangan akan menolak Perppu Pilkada di DPR. Perppu itu sebelumnya diajukan pemerintah era Susilo Bambang Yudhoyono.

“Ini keputusan rekomendasi Munas. Itu dibuat seluruh peserta Munas,” kata Ical dalam pidato penutupan Munas IX Partai Golkar, Nusa Dua, Bali, Kamis (4/12) beberapa waktu lalu.

Ical meminta dukungan agar partai lain yang tergabung dalam KMP mendukung idenya. “Kami berharap 5 tahun ini kami bersama-sama. Kita berjuang bersama,” kata Ical.

Sikap Partai Golkar ini langsung menuai polemik. Tidak hanya di Koalisi Indonesia Hebat, tapi juga di Koalisi Merah Putih (KMP). Partai di KMP tidak serta merta mendukung Ical. Berikut ini sikap partai yang tergabung dalam KMP menanggapi pernyataan Ical:

1. Gerindra belum bersikap tunggu Januari

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan jika Koalisi Merah Putih belum bersikap soal Perppu Pilkada. Menurut dia, partai-partai baru akan menentukan sikap pada Januari 2015.

“Saya kira dari parpol-parpol itu belum ada resmi menyatakan sikap akhir politiknya. Sikap resmi akhir itu akan tercermin dalam fraksi dengan menyampaikan pada sidang masa kedua. Jadi, setelah 12 Januari,” ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/12) kemarin.

Begitu juga soal Gerindra, lanjut dia, pihaknya belum menentukan sikap apakah mendukung atau menolak Perppu warisan SBY ini. Namun dia mengakui, jika memang ada kesepakatan untuk mendukung Perppu ini kepada SBY waktu itu.

“Ya memang ada, artinya ada kesepakatan, waktu itu kan kami semangatnya untuk persatuan. Dua-duanya sistem demokrasi, kami juga melihat sistem ini demokratis,” terang Wakil Ketua DPR ini.

2. Semua partai di KMP bertemu

Agar partai di KMP satu suara soal Perppu Pilkada, dalam waktu dekat partai yang tergabung dalam KMP akan duduk bersama. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon yakin pertemuan itu akan menemui titik temu.

“Mungkin minggu-minggu ini (akan ada pertemuan KMP),” katanya.

Fadli Zon mengatakan, awalnya KMP lebih sepakat pilkada tak langsung. “Cuma kami melihatnya kan waktu itu kalau sudah sistem melalui DPRD juga ke sistem yang representatif dan membuat sistem kita lebih murah. Itu dikontrol, jadi dua-duanya ada kelemahan dan kelebihan juga. Jadi, tinggal kami lihat nanti,” ujar Fadli Zon.

3. Hatta sentil Ical

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menyentil sikap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie terkait Perppu Pilkada. Dalam Munas Golkar di Bali beberapa waktu lalu, Ical secara terang-terangan akan menolak Perppu Pilkada.

Penolakan Ical ini sempat membuat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono geram. SBY menyebut, Golkar ingkar janji.

Hatta yang tengah berada di Mekkah juga ikut mengomentari soal Perppu Pilkada. Dia berharap seluruh partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) tidak ingkar janji dengan Partai Demokrat.

“Kesepakatan partai-partai politik yang tergabung dalam KMP dengan Partai Demokrat terkait isu Perppu Pilkada Langsung. Hal ini agar tidak menjadi polemik yang kontraproduktif, yang dapat mengganggu keutuhan KMP, sehingga perlu kami sikapi secara proporsional,” kata Hatta dalam akun Twitter-nya, Senin (8/12).

Hatta mengatakan, ada banyak poin yang menjadi kesepakatan antara KMP dengan Demokrat. Salah satunya adalah terkait Perppu Pilkada. “Yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen,” ujarnya.

Dia berharap, semua parpol dalam KMP menghormati perjanjian dengan Demokrat. “Sebuah perjanjian haruslah kita hormati dan kita laksanakan, karena itulah ukuran integritas kita,” katanya.

4. Hatta minta Golkar hargai komitmen di KMP

Hatta Rajasa menilai, penandatanganan kesepakatan soal Perppu Pilkada tidak mungkin tak dipikirkan secara matang oleh masing-masing partai politik di KMP. Dia yakin semua partai politik berkeinginan untuk memperbaiki pelaksanaan pilkada di tanah air agar tidak menghasilkan pemilihan yang sarat dengan money politics, menimbulkan dampak sosial yang buruk.

“Bahkan terkadang pasca pemilu menimbulkan luka antar sesama anggota masyarakat,” jelasnya.

Hatta menyoroti komitmen partai yang tergabung dalam KMP. Termasuk sebuah kesepakatan yang telah dibuat bersama.

“Memang terkadang banyak godaan yang dialami seorang pemimpin untuk mengubah sikap atas kesepakatan yang sudah dibuat. Akan tetapi, bagi saya, justru di sinilah ujian kita, apakah kita dapat menghormati sebuah komitmen. Saya yakin bahwa KMP akan dapat menjaga kekompakannya, walaupun ada potensi perbedaan pandangan dalam mengambil keputusan mengenai Perppu Pilkada di paripurna DPR nanti. Apabila itu terjadi, bukan berarti telah terjadi perpecahan di dalam tubuh KMP,” ujar Hatta.

5. KMP akan temui SBY

Sekretaris Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih (KMP) Fahri Hamzah angkat bicara soal kekecewaan mantan Presiden SBY kepada Golkar yang tiba-tiba menolak Perppu Pilkada. Menurut dia, dulu KMP setuju dengan Perppu SBY karena belum membaca isi dari Perppu itu.

Akan tetapi agar tidak terjadi kesalahpahaman atas komitmen yang dibangun dulu, Fahri mengatakan, pihaknya bakal melakukan pertemuan dengan SBY. Namun belum dapat dipastikan kapan hal itu akan berlangsung.

“Kami akan berkomunikasi dengan Pak SBY dan tim Pak SBY yang lama tentunya yang menulis Perppu itu. Sehingga kami bisa menerima masukan yang di luar tertulis,” imbuhnya.

Ihwal sikap KMP, Fahri menegaskan belum punya sikap apa-apa tentang Perppu. Dia hanya meyakini jika KMP akan satu suara menanggapi Perppu yang akan dibahas pada pertengahan Januari 2015 nanti.

“Tentu yang lain (partai KMP) belum (punya sikap) dan KMP akan bersama soal Perppu,” katanya.