EQUITYWORLD FUTURES – Pesawat AirAsia nomor penerbangan QZ 8501 tute Surabaya-Singapura dipastikan jatuh di perairan sekitar Pangkalanbun, Kalimantan Tengah. Sorotan mata dunia mengarah ke Indonesia.

Meskipun diduga akibat gangguan cuaca, tetap saja pengelolaan penerbangan di Indonesia mendapat sorotan dunia internasional. Terlebih, ini terjadi di tengah makin pesatnya laju pertumbuhan bisnis penerbangan nasional.

Tidak dipungkiri, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir jasa angkutan udara laris manis di dalam negeri. Semakin banyak orang Indonesia yang memilih bepergian menggunakan burung besi ketimbang angkutan darat ataupun laut. Salah satu alasannya, kemampuan ekonomi masyarakat yang meningkat dan daya beli yang semakin kuat.

Ada faktor lain turut berperan mengangkat angkutan udara menjadi primadona transportasi saat ini. Harga tiket pesawat tak lagi semahal dulu dan bisa dijangkau masyarakat. Banyak maskapai menawarkan penerbangan murah untuk menarik minat masyarakat. Tidak heran jika kini suasana bandara penuh sesak dan terlihat kumuh lantaran banyak orang

Bisnis industri penerbangan nasional tengah terbang tinggi. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, pengguna jasa penerbangan naik 19 persen per tahun. Sejalan dengan tingginya permintaan akan jasa penerbangan, akhirnya muncul banyak maskapai penerbangan baru di tengah eksistensi maskapai yang sudah ada. Maskapai penerbangan asing pun berbondong-bondong masuk ke bisnis penerbangan Indonesia. Salah satu alasannya, potensi dan ceruk pasar penerbangan nasional yang sangat besar.

Di tengah geliat bisnis penerbangan yang semakin moncer, terselip kritik pedas yang harus menjadi perhatian pemerintah dan otoritas penerbangan. Merdeka.com mencatatnya, berikut paparannya.

1. Keselamatan penerbangan

Banyak kecelakaan terjadi di tengah pertumbuhan industri penerbangan yang pesat. Uni Eropa melarang 67 maskapai penerbangan asal Indonesia mengudara di langit Eropa. Hanya lima maskapai yang mereka izinkan, seperti dilansir koran the Washington Post, Senin (29/12).

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat juga mengkhawatirkan praktik penerbangan di Indonesia. Bahkan pada 2007 Kepala Penerbangan Sipil Indonesia menyebut perbaikan kultur dan praktik di industri ini sebuah perjuangan tanpa akhir. Menurut daftar dari Administrasi Penerbangan Federal, Indonesia masuk “kategori 2″ negara dengan keselamatan penerbangan yang buruk, setara dengan Ghana dan Bangladesh.

2. Bandara memprihatinkan, radar mati terus

Tingginya pertumbuhan bisnis penerbangan tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan faktor penunjang lainnya.

Asosiasi maskapai penerbangan Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) punya catatan permasalahan dalam dunia penerbangan nasional. Sejauh ini, Jakarta masih jadi urat nadi industri penerbangan domestik. Hampir 50 persen penerbangan nasional berasal dari Jakarta.

“Masalahnya, bandara tidak siap dengan pertumbuhan penumpang dan penambahan frekuensi penerbangan. Akibatnya, di saat maskapai mau menambah frekuensi penerbangan sudah tidak bisa lagi dan dibatasi. Padahal penumpang makin banyak,” ujar Sekretaris Jenderal INACA Teuku Burhanuddin kepada merdeka.com, beberapa waktu lalu.

3. Kurang pilot

Indonesia kekurangan 700 pilot per tahun. Kondisi ini bakal terus terjadi selama kurun waktu lima tahun ke depan. Data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan, seharusnya Indonesia memiliki 3.000 penerbang baru. Namun banyak masalah dalam proses merekrut calon pilot lokal.

Saban tahun, lahir 400 pilot dari sekolah penerbangan. Sebanyak 200 pilot lahir dari hasil pendidikan di Sekolah Penerbangan Indonesia (STPI). Sedangkan sisanya dari sekolah penerbangan swasta.

Untuk menjadi pilot membutuhkan dana besar. Biaya pendidikan satu orang pilot di STPI yang ada di Curug dan Banyuwangi lebih kurang Rp 500 juta.

“Biaya untuk menjadi pilot Rp 500 juta, tapi negara mensubsidi Rp 400 juta, jadi siswa hanya membayar Rp 100 juta saja. Sementara untuk menjadi teknisi pesawat juga Rp 100 juta, karena negara sudah subsidi Rp 150 juta dari awal Rp 250 juta,” ujar Ketua STPI, Yurlis Hasibuan di Tangerang.

Mahalnya biaya pendaftaran dan pendidikan pilot diakui menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia mengalami defisit penerbang sebanyak 110 orang tiap tahun. Kebutuhan pilot untuk pesawat dan helikopter mencapai 510 pilot per tahunnya.

Sekretaris Jenderal INACA Teuku Burhanuddin menuturkan, stok pilot berkualitas masih terbatas di maskapai -maskapai penerbangan. “Masih kurang pilot yang berkualitas. Kalau yang pilot-pilot baru lulus sih banyak,” imbuhnya.

4. Lalu lintas udara dikuasai asing

Selama puluhan tahun, sebagian wilayah udara Indonesia masih akan dikendalikan oleh pengatur lalu lintas udara milik Singapura. Lalu lintas udara Indonesia dikendalikan asing sampai 2014.

Hal ini sesuai keputusan Presiden nomor Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 1996 tentang Ratifikasi Perjanjian FIR (flight information region) dengan Singapura, diatur sistem navigasi timur di Indonesia dikuasai Singapura selama 15 tahun.

Sistem pengamanan udara di wilayah timur Indonesia seperti di Batam, Palembang, Medan, Pekanbaru, Pontianak, Bangka Belitung dikontrol oleh Singapura.

Melalui PP No 77 tahun 2012, pemerintah membentuk sebuah perusahaan yang fokus pada navigasi penerbangan di Indonesia. Perum ini disebut Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI). Dengan adanya lembaga ini, di Indonesia hanya akan ada satu lembaga navigasi yang menggabungkan navigasi penerbangan.

Pengamat penerbangan Alvin Lie melihat, Singapura bisa mendapatkan kewenangan mengatur lalu lintas penerbangan di sebagian wilayah Indonesia dan Malaysia lantaran mendapat kepercayaan dari dunia internasional. “Internasional nyaman dengan layanan Singapura,” ungkap Alvin beberapa waktu lalu.

5. Pesawat antre mendarat dan lepas landas

Padatnya arus lalu lintas udara dan sibuknya bandara di Indonesia diakui berdampak pada pemborosan pengeluaran maskapai. Tidak tanggung-tanggung pemborosan biaya karena harus antre saat mendarat dan terbang mencapai 20 persen dari cost awal.

“Ini problem kami bergerak di bidang penerbangan. Ini bukan hanya kami tapi keluhan dunia. 10-20 persen cost kita hold untuk antre mendarat dan terbang. Pesawat antre pembakaran avtur nasional sangat luar biasa yang tidak dirasakan pemerintah,” kata Presiden Director Sriwijaya Air, Chandra Lie saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (26/9).

Dia mengaku selalu memberikan masukan agar meminta pemerintah membenahi infrastruktur bandara sekaligus mengatur lalu lintas udara. Namun diakuinya bahwa penyelesaian masalah ini tidak semudah membalik telapak tangan.

Kondisi ini diakui cukup mengganggu masa depan bisnis penerbangan. “Bagaimana usaha bidang penerbangan bisa bersaing? Cost tambahan itu harusnya dipikirkan, cost tambahan pembakaran avtur,” tegasnya.