EQUITYWORLD FUTURES – Rencana Menteri BUMN Rini Soemarno untuk merekrut warga negara asing jadi bos BUMN masih terus berlanjut. Bahkan baru baru ini, pemerintah memberi sinyal kebijakan ini akan segera diimplementasikan.

Rini punya alasan mempersilakan orang asing duduk sebagai bos perusahaan BUMN. Dia berdalih, pemilihan direksi BUMN harus melihat persaingan global. Apalagi, lanjut dia, Indonesia bakal menghadapi pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Terpenting bagi Rini, petinggi perusahaan BUMN mempunyai kompetensi dalam pemasaran dan persaingan global. Ini penting untuk ekspansi perusahaan BUMN di luar negeri. Dia mencontohkan PT Semen Indonesia yang telah memiliki anak usaha di luar negeri yaitu Vietnam.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil membantah jika wacana itu disamakan dengan menggadaikan negara. Menurutnya, pemerintah justru menjadi bos dari para pekerja asing.

“Enggaklah (gadai negara). Itu kan eksekutif. Kita bayar. Jadi mereka yang bekerja pada kita,” ujar Sofyan.

Meski menuai kontroversi, Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla menanggapi santai rencana kebijakan ini. Menurut JK ini baru sebatas wacana dan tidak usah diambil pusing. “Itukan wacana. Wacana masa serius amat,” kata JK di Kantornya, Jakarta, Selasa (23/12).

Meski demikian, pemerintah memberi sinyal akan merekrut warga asing jadi bos BUMN. Merdeka.com mencoba merangkum 5 sinyal dukungan pemerintah untuk asing jadi bos BUMN.

1. Negara lain sudah lebih dulu terbuka

Wapres Jusuf Kalla memberi sinyal diperbolehkannya warga negara asing menjadi bos BUMN. Alasannya, negara lain sudah lebih dulu terbuka mengenai kebijakan ini.

“Kita tidak bisa terus menutup diri. Dunia ini tanpa suatu keterbukaan kita tidak bisa ikut,” kata JK di kantornya kemarin.

Bahkan menurut JK, Indonesia sendiri sudah merasakan hasil keterbukaan negara lain. Banyak negara yang menerima tenaga kerja Indonesia bahkan hingga jabatan manajer.

“Kita juga bisa, orang kita kerja di luar negeri, orang Indonesia kerja di perusahaan timur tengah di Qatar oil, Qatar gas. Banyak orang Indonesia. Agen itu pada profesional, banyak ahli minyak kita kerja di Qatar. Ada yang di tingkat manajer, direksi belum. Jadi ada,” ucap JK.

2. Indonesia butuh tenaga asing

Wapres Jusuf Kalla lagi lagi memberi sinyal akan membolehkan warga negara asing jadi direksi dan bos BUMN. Menurut JK sapaan akrabnya, Indonesia masih kekurangan tenaga ahli di sektor sektor tertentu.

“Kadang-kadang ada spesialis spesialis dibutuhkan yang kita tidak punya. Ilmu, teknologi, bisnis,” kata JK di kantornya.

Namun JK masih berkilah keberadaan warga negara asing belum tentu menjadi bos di perusahaan BUMN. Warga negara asing bisa saja menjadi menjadi kosultan perusahaan.

“Bisa saja bukan sebagai direksi, tapi sebagai konsultan atau sebagai apa,” katanya.

3. Rekrut warga negara asing dengan skill tinggi

Wapres Jusuf Kalla kembali memberi sinyal akan merekrut warga negara asing untuk menduduki bangku orang nomor satu di perusahaan BUMN. Namun JK memastikan tidak sembarang orang asing akan direkrut. JK membutuhkan warga negara asing yang mempunyai skill tinggi.

“Karena kalau tidak punya skill, kita jadi konsumen melulu. Bagaimana bisa minyak di dapat, gas, dibagi lebih banyak kalau tidak ada profesional yang lebih baik. Tapi ini (WNA jadi direksi BUMN) tidak mutlak, bukan seperti direksi yang mau diangkat gitu. Perlu profesional yang lebih baik lagi. Boleh didapat dari mana saja,” katanya.

4. Presiden setuju orang asing jadi bos BUMN

Sinyal perekrutan warga negara asing jadi bos BUMN semakin kencang karena Presiden Joko Widodo disebut sudah menyetujui. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil memastikan wacana perekrutan warga negara asing jadi bos BUMn sudah disetujui Presiden Joko Widodo.

“Wacana itu, Presiden tidak keberatan,” ungkap Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).

Dia berharap, keterlibatan warga negara asing di perusahaan BUMN bisa memberikan nilai tambah yakni peningkatan kinerja pekerja lokal. “Kita harus mempercepat SDM-nya,” tuturnya.

5. Pekerja asing diperlukan untuk mendidik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil juga tidak mempermasalahkan warga negara asing jadi bos BUMN. Menurutnya ini diperlukan agar keahlian pekerja asing bisa ditularkan kepada pekerja dalam negeri.

“Kita memerlukan mendapatkan teknologi, kemampuan manajerial yang mendidik orang-orang kita. Cara paling cepat adalah seperti itu. Tapi bukan berarti besok kita langsung banyak asing di direksi BUMN,” tegas Sofyan.