Masih terkait dengan disahkannya Pemilihan kepala Daerah melalui DPRD, akhirnya muncul satu petisi online yang menolak Undang-Undang tersebut.

Dalam isi petisi tersebut, sang pembuatnya yang menggunakan nama Perludem menjelaskan, “Hak demokrasi rakyat dipangkas DPR melalui RUU Pemilihan Kepala Daerah yang baru. Untuk alasan efisien, tapi hak konstitusional rakyat dibabat.”

Sang pembuatnya juga beralasan bahwa dengan disahkannya Pilkada Tak Langsung maka akan melahirkan koruptor-koruptor baru seperti ketika masa Orde Baru masih berjaya.

Samai sekarang, petisi yang sudah mendapatkan pengikut sebanyak 54.932 orang (26/09 – 14:05 WIB), dan membutuhkan 20 ribuan lagi sebagai pendukung penolakan Pilkada Tak langsung.