EQUITYWORD FUTURES – Sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengungkapkan keresahan akan masa depannya setelah adanya rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk merekrut personil TNI dan Polri sebagai tenaga honorer Pemprov DKI. Nh, salah seorang anggota Satpol PP, mengaku pasrah. Namun, ia berharap tidak melanjutkan rencana tersebut. Nh khawatir, jika diwujudkan, maka akan mengancam kelangsungan pekerjaannya.

“Kami sih cuma bisa nurut-nurut aja apa kata pimpinannya. Cuma kami khawatir juga. Kalau di-cut gimana?” kata Nh kepada Kompas.com, Senin (20/4/2015).

Ia mengatakan, jika rencana Ahok direalisasikan, sebaiknya tidak memutus pekerjaan para anggota Satpol PP.

“Kalau pun (institusi Satpol PP) dihapus, mungkin kita bisa dipindah ke tempat lain. Kalau kayak gitu sih enggak apa-apa,” kata dia.

Senada dengan Nh, anggota Satpol PP lainnya, Sy, berharap kehadiran anggota TNI atau Polri tidak menggantikan pekerjaan mereka tetapi hanya bersifat bantuan.

Pengennya sih tentara back-up aja, kayak sekarang ini,” ujar Sy.

Berdasarkan dokumen Peraturan Gubernur yang dimuat situs Pemprov DKI, Ahok telah menandatangani Pergub 138 tahun 2015 pada tanggal 3 Maret 2015. Pasal ke-7 Pergub itu mengatur biaya pemberian honorarium yang dianggarkan pada SKPD Pemprov DKI yang memiliki tugas dan fungsi pengamanan, penertiban, dan penjangkauan.

Pergub berlaku sejak tanggal diundangkan dan mengatur besaran honorarium sebesar Rp 250.000 per hari untuk setiap orang dan uang makan paling banyak sebesar Rp 38.000 per hari untuk setiap orang. Pergub mengatur setiap anggota TNI atau Polri yang direkrut untuk menjadi tenaga honorer harus memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinannya, minimal Komandan Kodim untuk TNI, dan Kapolres untuk Polri.

“Saya bilang untuk apa DKI bayar terlalu banyak kasih honor ke Satpol PP untuk jadi (pekerja) di Dishub kalau kerjanya juga enggak jelas. Kenapa enggak kami manfaatkan personel TNI dan Polri, mereka kan kalau tidak perang kan kerjanya juga enggak terlalu banyak, hanya latihan,” kata dia, di Balai Kota, Jumat (17/4/2015).

Komisi A DPRD DKI berencana akan memanggil pejabat Pemprov DKI untuk memastikan nasib Satpol PP.

“Kami sampai saat ini belum tahu latar belakang kenapa gubernur mau melibatkan TNI-Polri. Padahal ada Satpol PP. Ini makanya harus ditanyakan,” kata Ketua Komisi A Riano Ahmad.