EQUITYWORLD FUTURES – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui sulit mengawasi distribusi Kartu Jakarta Pintar (KJP). Basuki menginginkan distribusi KJP tepat sasaran dan tidak diberikan kepada siswa-siswi yang berkecukupan.

Sehingga para perokok, siswa yang memiliki handphone serta mobil mewah tidak dapat menerima KJP.

“Cara ngecek ke rumahnya yang susah,” kata Basuki, di Balai Kota, Senin (18/5/2015).

Sehingga, lanjut Basuki, tak hanya peran aktif siswa, guru, serta kepala sekolah yang melaporkan distribusi KJP. Basuki menginginkan RT dan RW juga mengetahui anak-anak di lingkungan mereka yang pantas maupun tidak pantas menerima KJP.

Dengan demikian, KJP akan benar-benar diterima oleh siswa-siswi yang kurang mampu.

“Terus kami ada pemikiran kenapa enggak ngembangin saja kalau bapaknya juga merokok, anaknya tidak dapat KJP. Kan parah banget, bapaknya beli rokok mampu tapi buat sekolahin anaknya enggak mampu, itu mau dikembangin ke situ, tapi bertahap,” kata Basuki.

Adapun besaran dana KJP yang dicairkan mencapai Rp 2,4 triliun dari sebelumnya sekitar Rp 3 triliun. Anggaran KJP 2015 mengalami pemotongan sebesar Rp 600 miliar setelah ditemukan banyaknya penerima ganda maupun penerima yang tidak sesuai peruntukan.

Jumlah pemohon KJP yang tercatat saat ini sebanyak 479.198 siswa, dengan rincian 133.486 siswa di Jakarta Timur, 104.062 siswa di Jakarta Barat, 96.290 di Jakarta Utara, 87.319 siswa di Jakarta Selatan, 54.314 siswa di Jakarta Pusat dan 3.727 siswa di Kepulauan Seribu.