EQUITYWORLD FUTURES – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) harus duduk bersama dengan warga setempat.

Hal ini terkait kebijakan sistem gerbang berbayar yang diterapkan PT JIEP sebagai akses masuk ke Kawasan Industri Pulogadung (KIP).

“Kami sudah bilang sama mereka (PT JIEP), masyarakat harus diberi hak jalan. Tapi masyarakat juga bermasalah,” kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (5/1/2016).

Menurut Basuki, banyak warga di sana yang mendirikan bangunan liar di tanah milik PT JIEP.

Sehingga, kedua belah pihak yang tengah berseteru harus duduk bersama. Sebab, di sana juga banyak warga yang tidak mendirikan bangunan secara ilegal.

“Sebagian warga rumahnya liar. Kami mau dorong itu, karena kawasan Pulogadung belum dibebaskan juga,” kata Basuki.

Sebelumnya, ratusan warga Kelurahan Jatinegara di Cakung melakukan aksi demo di sekitar kawasan KIP. Demo terkait penerapan sistem berbayar di kawasan tersebut.

Sekretaris Perusahaan PT JIEP Asrul Waryanto menjelaskan bahwa penerapan sistem berbayar ini merupakan program lama yang sudah direncanakan oleh JIEP.

Selama ini, kata dia, kawasan JIEP selama ini terlalu bebas diakses sehingga kerap disalahgunakan untuk parkir liar maupun warung remang-remang.

Atas kebijakan ini, warga meminta Basuki turun tangan menyelesaikan permasalahan ini.

Ketua Forum RW Kelurahan Jatinegara, Khaerudin, mengatakan, penerapan gerbang berbayar mempersulit warga yang memanfaatkan jalan di kawasan KIP untuk beragam aktivitas. Misalnya menuju sekolah, puskesmas, rumah sakit, pasar, dan lainnya.