EQUITYWORLD FUTURES – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin melakukan pembenahan terhadap birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Karena ini menjadi dasar untuk melakukan perubahan terhadap Jakarta.

Ahok mengatakan, dari banyaknya masalah di Jakarta, banjir dan kemacetan, birokrasi adalah fundamental yang harus dibenahi. Namun dia menegaskan, tidak dapat menyelesaikan semua permasalahan secara bersamaan.

“Ya lu kasih gua waktu dong, kalau gua lawan semua kan gua bukan pendekar. Kan gua cuma pendekar mulut bukan pendekar sungguhan,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/11).

Pembenahan birokrasi Pemprov DKI Jakarta sudah mulai dilakukan semenjak Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Pertama, Jokowi-Ahok meminta kepada lurah dan camat untuk memberikan pelayanan cepat kepada warga.

Selain itu, Jokowi-Ahok juga meminta kepada dinas pajak untuk menerapkan sistem online untuk pembayaran pajak restoran, hiburan, hotel dan parkir. Sekarang Ahok merencanakan untuk membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk merealisasikannya dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi harta pejabat DKI. Namun, mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan, walaupun sudah memiliki niat baik tetap saja ada yang tidak sejalan dengannya.

“Visi misi kerja kita jelas kok perintah kita jelas, tapi bisa gak bisa jalan, ini kan namanya pembangkangan. Ini kan ada kepentingan dan keuntungan pribadi yang hilang, tentu oknum-oknum itu berusaha ngulur-ngulur waktu supaya masih bisa nilap-nilap,” terang Ahok.

Suami dari Veronica Tan ini menargetkan dalam satu tahun ke depan dirinya dapat menyelesaikan permasalahan mendasar tersebut. Sehingga pada tahun berikutnya Pemprov DKI Jakarta dapat melakukan pengembangan pembangunan.

“Targetnya 2015 ini (beresin birokrasi), 2016 sudah harus lancar semua. Kalau birokrasi beres semua pasti jalan,” tutup Ahok.