EQUITYWORLD FUTURES – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjadwalkan menggelar Rapat Paripurna Istimewa perihal pengumuman Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal ini dilakukan meski mendapatkan penolakan dari tiga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, Triwisaksana dan Ferrial Sofyan.

Namun, ternyata Ahok yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta tidak menjadwalkan untuk hadir. Berdasarkan data yang diunggah oleh Humas Pemprov DKI Jakarta, paripurna akan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah. Sedangkan agenda Ahok sendiri, kosong hingga pukul 14.00 WIB.

Rapat Paripurna Istimewa rencananya diagendakan pada pukul 10.30 WIB dan tak mencantumkan kehadiran Ahok. Malahan agenda tersebut muncul dalam rencana Sekda DKI Jakata Saefullah.

Jumat (14/11) pagi pukul 08.30 WIB Ahok dijadwalkan menerima Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia. Pertemuan yang akan dilakukan di ruang tamu wakil gubernur ini akan membahas penyelenggaraan ‘Festival Pesantian Geguntungan ke III’.

Setelah itu, pada pukul 09.30 WIB Ahok akan mendengarkan paparan dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Kepala Dinas Kebersihan Saptastri Ediningtyas akan menyampaikan pemetaan sarana prasarana pengelolaan persampahan dinasnya dan program gerakan pungut sampah.

Saefullah diagendakan akan menghadiri Rapat Paripurna pada pukul 10.00 WIB. Memang rapat yang akan digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta ini tidak harus dihadiri langsung oleh Ahok. Namun, agenda mantan Bupati Belitung Timur itu juga kosong hingga pukul 14.00 WIB.

Kemarin Koalisi Merah Putih (KMP) sudah mengancam untuk tidak hadir dalam Rapat Paripurna Istimewa ini. Namun Prasetyo Edi Marsudi selaku Ketua DPRD DKI Jakarta siap pasang badan untuk pelaksanaannya.

“Besok rapat paripurna dilaksanakan. Bagi teman-teman yang tidak suka dengan keputusan saya, silakan ambil jalur hukum, besok akan saya umumkan Paripurna istimewa, saudara Ahok sebagai Gubernur,” tegasnya kemarin setelah mendengar penolakan oleh M Taufik dan kawan-kawan.