EQUITYWORLD FUTURES – Munculnya anggaran siluman dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan pola yang cukup lama. Kisruh RAPBD 2015 DKI Jakarta antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama merupakan momentum untuk membongkar pola lama tersebut.

“Praktik ini (anggaran siluman) sudah terjadi cukup lama. Mulai dari kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sekarang berlanjut ke pemilihan langsung,” kata peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, di Jakarta, Senin (9/3/2015).

Pada tahun 2008, kata Roy, IBC pernah menemukan adanya alokasi pengadaan laptop dengan harga tidak masuk akal. Roy menjelaskan, DPRD harusnya memverifikasi aturan-aturan eksekutif.

“Harusnya DPRD memverifikasi aturan-aturan eksekutif. Namun hal itu tidak terjadi,” kata Roy.

Ketiadaan proses verifikasi dan pengecekan anggaran, kata Roy, bentuk kerja sama yang buruk antara legislatif dan eksekutif. Artinya, keduanya saling bermain dalam penyusunan RAPBD. Hal menimbulkan celah korupsi.

“Kenapa berlangsung lama? Karena sistem anggaran kita masih menyisakan celah. Baik diproses DPRD atau pun yang hanya melibatkan eksekutif,” jelas Roy.