EQUITYWORLD FUTURES – Pemerintah sepakat membentuk desk atau bagian khusus yang bertugas untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK). Seperti diketahui, perusahaan-perusahaan sudah mulai melakukan PHK terhadap karyawannya lantaran pelemahan rupiah yang berakibat kepada mahalnya bahan baku produksi, yang notabene sebagian merupakan barang impor.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengaku tak akan pasif menunggu laporan dari para pengusaha yang mulai kesulitan itu. Lembaga koordinasi itu pun menyatakan siap “jemput bola”.

“Iya pasti (kami akan jemput bola). Tanggal 9 atau tanggal 22 Oktober nanti kita kan ke Semarang, untuk sosialisasikan ini,” ujar Kepala BKPM Franky Sibarani di Cianjur, akhir pekan lalu.

BKPM, menurut dia, perlu berkomunikasi dengan pengusaha terkait kondisi perusahaan sebelum mengambil keputusan pemberian pertolongan seperti apa yang akan diambil pemerintah.

Oleh karena itu, pengusaha bisa melaporkan kondisi perusahaanya kepada BKPM. Pemerintah kata dia telah siap menyediakan “obat” bagi berbagai macam “penyakit” yang diderita perusahaan. Sehingga, perusahaan tak melakukan PHK karyawan.

Salah satu contohnya adalah terkait pemberian kemudahan pembayaran listrik bila perusahaan tersebut terbebani tarif listrik. Selain itu, BKPM juga akan memberikan bantuan lainnya sesuai laporan dari para pengusaha. Misalkan upaya pertolongan dari sisi pajak hingga restrukturisasi modal.

Sebelumnya, latar belakang pembentukan bagian khusus investasi tekstil dan alas kaki ini adalah adanya anomali investasi, khususnya di sektor tekstil. Anomali yang dilaporkan dari kalangan industri tekstil itu berupa adanya permasalahan yang kemudian sampai menyebabkan PHK terhadap 39.000 orang.

Di sisi lain, BKPM mencatat geliat investasi di sektor tersebut terus berjalan. Bahkan menurut catatan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) masih ada kekurangan tenaga kerja di sektor ini di Jawa Tengah, sampai 8.000 orang.