Batal Setujui RAPBD 2015, Ketua DPRD DKI Bantah Ditekan Boy Sadikin
EQUITYWORLD FUTURES – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi membantah perubahan sikapnya terkait pengesahan APBD karena adanya tekanan dari Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Boy Sadikin. Prasetio mengatakan, keputusannya batal mendukung pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 merupakan sikap pribadinya.
Pada Kamis (19/3/2015) lalu, Prasetio sempat menyambangi Balai Kota dan menemui Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Saat itu, ia menyatakan mendukung pengesahan RAPBD 2015 yang ditandai dengan diterbitkannya peraturan daerah (Perda).
“Enggak, itu murni keputusan ada di tangan saya. Pada saat kemarin hari Kamis saya mengatakan Perda karena saya belum berkomunikasi dengan teman-teman di Dewan. Nah, setelah rapat di Dewan, secara kolektif dan kolegial, saya kalah. Saya kalah suara, dan alasannya masuk akal buat saya,” kata dia, di Gedung DPRD DKI, Senin (23/3/2015).
Politisi PDI Perjuangan itu membenarkan ada pertemuan Boy Sadikin dengan seluruh Ketua DPD partai se-DKI Jakarta, salah satunya Ketua DPD Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD, Mohamad Taufik, Kamis (19/3/2015) malam. Namun, menurut Prasteio, pertemuan itu tidak berkaitan dengan keputusan yang diambilnya.
“Ketua DPD (Boy) kan mungkin komunikasi dengan teman-teman lain. Tapi itu enggak ada lah urusan dengan saya. Keputusan ini (membatalkan pengesahan RAPBD) pure ada di tangan saya sebagai Ketua DPRD,” kata Prasetio.
Pada Jumat (20/3/2015) malam lalu, Prasetio disebut tak menghadiri rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta karena perintah dari Boy Sadikin.
“Kan dia (Prasetio) kader PDI-P, ya harus ikut perintah ketua partainya dong,” ujar anggota DPRD DKI yang enggan disebutkan namanya kepada Kompas.com, Senin pagi.
Menurut anggota DPRD itu, pada pertemuan antar-Ketua DPD itu, Taufik disebut berhasil melobi Boy agar menginstruksikan seluruh kader PDI-P di DPRD DKI untuk mendukung penggunaan kembali pagu anggaran 2014.
“Taufik lobinya langsung ke ketua partainya. Kalau dari ketua partai, Pras harus ikut (patuh),” ujar dia.
