EQUITYWORLD FUTURES – Dalam rangka pelaksanaan mandat peningkatan akses keuangan sejak tahun 2010 , Bank Indonesia (BI) telah mengimplementasikan inisiatif Keuangan Inklusif.

Inisiatif ini terutama dilakukan untuk menyasar masyarakat unbanked atau yang belum tersentuh oleh jasa layanan sektor keuangan formal.

“Kebijakan keuangan inklusif yang dilakukan BI (dual kebijakan), yaitu LKD atau penyebaran infrastruktur untuk kemudahan bertransaksi, dan elektronifikasi yaitu mendorong terciptanya ekosistem,” kata Kepala Tim Statistik UMKM BI Kantor Perwakilan DKI Jakarta Ambawani Restu Widi di Pulau Pramuka, Kamis (31/3/2016).

Anin, panggilan akrab Ambawani, mengatakan, untuk program peningkatan akses layanan non tunai, Kantor Perwakilan DKI Jakarta berkomitmen untuk terus melakukan edukasi dan sosialisasi secara simultan.

Caranya, dengan menitikberatkan ada sosialisasi dan edukasi di pengelolaan keuangan, Gerakan Nasional Non Tunai, serta edukasi dan sosialisasi lainnya guna mendukung kompetensi masyarakat di Kepulauan Seribu.

“Untuk itu KPW DKI Jakarta bersinergi dengan Bank DKI untuk turut berkiprah dalam meningkatkan akses layanan non tunai maupun akses keuangan dan pembiayaan bagi masyarakat Kepulauan Seribu,” jelas dia.

Langkah-langkah ini diakuinya berlatar belakang hasil survei Bank Dunia pada tahun 2010 silam. Sebanyak 80 persen dari total penduduk dewasa Indonesia belum mempunyai rekening di sektor keuangan formal.

“Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka memperluas akses keuangan kepada masyarakat hingga ke wilayah pelosok, BI mengeluarkan berbagai solusi kebijakan antara lain solusi distribusi dengan meluncurkan Layanan Keuangan Digital dan solusi produk, dengan memperluas penggunaan uang elektronik,” terang Anin.

Adapun solusi peningkatan awareness dilakukan melalui kebijakan less cash society, elektronifikasi dan kampanye Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

Selain itu, bank sentral juga meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan masyarakat melalui progam edukasi keuangan dan budaya menabung.