EQUITYWORLD FUTURES – Bupati Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, M Irwan menolak menandatangani kesepakatan dengan pemerintah pusat terkait pencanangan kabupaten konservasi di wilayah itu karena salah satu isi kesepakatan tersebut adalah permintaan dana daerah sebesar Rp 4 miliar.

“Surat itu sudah ada sama saya, apakah resmi atau tidak, namun saya melihatnya formal. Saya minta maaf karena saya tidak akan menandatangani surat tersebut,” katanya di Sigi, Minggu (6/3/2016).

Dia menegaskan, sikapnya bukan bentuk “perlawanan” kepada pemerintah pusat.

“Bukan saya ingin ‘melawan’ kebijakan itu, akan tetapi tidak ada nilai di dalamnya. Saya siap dipanggil oleh menteri untuk bertanggung jawab soal itu,” katanya.

Menurut dia, pencanangan kabupaten konservasi itu jauh dari harapan karena menjauhkan rakyat dari hak-hak untuk melakukan mengembangkan diri.

Kata dia, kabupaten konservasi hanya membuat daerah menjadi terisolasi dan terkurung.

“Dan menjadi pertanyaan, apa yang bisa dinikmati orang-orang kecil yang ada di dalamnya. Sebab dengan semakin meningkatnya penduduk, maka semakin sempit wilayah yang dikelola,” katanya.

Seharusnya, kata Irwan, program tersebut seharusnya di balik dan masyarakat tidak dikekang serta dapat mengelola potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan taraf hidup.

“Jadi sekali lagi saya menolak adanya kabupaten konservasi. Ini bukan karena keinginan saya, akan tetapi untuk masyarakat. Malah saya ingin mendorong pada hutan produksi yang lebih memiliki manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini juga sesuai dengan visi misi kita yakni Sigi Hijau,” katanya.

“Sigi Hijau”, kata dia, tidak hanya ditanami dengan pohon-pohon mahoni maupun trambesi, tetapi bagimana dengan program tersebut, hutan menjadi produktif yang di dalamnya tumbuh pohon yang bisa dinikmati masyarakat seperti cengkih, pala serta lainnya yang akan diatur oleh Dinas Kehutanan.

“Konsep seperti ini sebenarnya tinggal dari kadis. Bila kadisnya tidak kreatif, maka apalah jadinya daerah ini,” kata Irwan.