EQUITYWORLD FUTURES – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas, menilai, Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel) KPK harus berkoordinasi dengan KPK dalam proses seleksi. Pansel juga diminta melibatkan sejumlah elemen masyarakat sipil dan aktivis antikorupsi.

Apalagi, sembilan anggota Pansel yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagian besar berlatar belakang akademisi. Tidak ada satu pun mantan Pimpinan KPK yang menjadi anggota Pansel.

“Langkah penting Pansel adalah untuk sharing dengan KPK, dan sejumlah elemen masyarakat sipil dan aktivis antikorupsi perlu segera untuk perumusan paradigma, mekanisme, dan proses seleksi,” kata Busyro, melalui pesan singkat, Kamis (21/5/2015).

Ia juga mengingatkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK untuk melakukan seleksi dengan ekstra ketat dan berhati-hati. Pansel diminta melibatkan jaringan sosial yang independen untuk menelusuri rekam jejak para calon Pimpinan KPK nantinya.

“Di saat korupsi yang sekarang sudah menjadi tumor ganas stadium tiga, maka Pansel perlu ekstra ketat dan hati-hati,” kata Busyro, melalui pesan singkat, Kamis (21/5/2015).

Busyro menilai, anggota Pansel harus siap menghadapi intervensi yang mungkin terjadi dan  siap mental menghadapi godaan, termasuk godaan uang. Menurut Busyro, Pansel sedianya tidak mudah diajak berkompromi dalam memilih calon pimpinan KPK.

“Pansel harus siap mental hadapi intervensi dan godaan fulus yang sangat amat terbuka. Dalam sikon yang sudah gila seperti sekarang ini, jangan pertaruhkan KPK dengan kompromi dan sikap permisif. Biaya moral dan sosialnya tak terperikan,” tutur Busyro.

Mantan Ketua Komisi Yudisial ini, berpendapat, Pansel perlu sepakat mengenai pentingnya makna seleksi pimpinan KPK. Proses seleksi ini bukan hanya terkait teknis prosedural namun proses penentuan pimpinan sebuah lembaga negara yang lahir sebagai simbol pemberantasan korupsi setelah orde baru. Ia mengatakan, KPK lahir atas tuntutan reformasi sebagai antiklimaks perilaku korupsi dan budaya koruptif yang mengakar pada masa orde baru.

“Maka paradigma menjadi esensial bagi pansel. Kriteria kelulusan harus dari kejelasan paradigma ini,” ucap dia.

Mengenai komposisi anggota Pansel yang semuanya perempuan, Busyro berharap pemilihan anggota Pansel ini bukan karena selera dan persepsi gender yang berlebihan. Pasalnya, menurut Busyro, masih banyak tokoh pria yang kompeten dan teruji untuk menjadi anggota Pansel.

“Tentu Presiden sudah memperhitungkan kapasitas, track record, independensi Pansel, termasuk mengapa unsur wanita semuanya. Semoga bukan karena soal selera dan persepsi gender yang berlebihan,” ujar Busyro.

Kesembilan anggota Pansel KPK pilihan Jokowi adalah Destry Damayanti (ekonom, ahli keuangan dan moneter), Enny Nurbaningsih (pakar hukum tata negara), Harkristuti Haskrisnowo (pakar hukum pidana dan HAM, Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham), Betti S Alisjahbana (ahli IT dan manajemen), Yenti Garnasih (pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang). Selain itu, Supra Wimbarti (ahli psikologi SDM dan pendidikan), Natalia Subagyo (ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi), Diani Sadiawati (Direktur Analisis Peraturan Perundang-undangan Bappenas), dan Meuthia Ganie-Rochman (Ahli sosiologi korupsi dan modal sosial).