Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati kenaikan cost recovery produksi minyak dan gas (migas) untuk RAPBN 2015 menjadi USD 16 miliar (setara Rp 191,7 triliun). Ini meningkat USD 1 miliar dibanding jatah bagi hasil kontraktor sumur migas dalam APBN Perubahan tahun ini.

Ketua Sidang Badan Anggaran Tamsil Linrung dari Fraksi PKS mengakui ini lebih rendah dari permintaan pemerintah dan Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) sebesar USD 17,8 miliar. Namun, angka USD 16 miliar itu merupakan jalan tengah, mengingat ada perdebatan soal besaran pengembalian dana operasional kontraktor sumur minyak di antara anggota legislatif.

Angka cost recovery juga sudah mempertimbangkan bahwa Blok Cepu mencapai produksi maksimal tahun depan, menyebabkan lifting nasional naik. Lifting tahun ini 818.000 barel per hari, cost recovery USD 15 miliar. “Kini dengan produksi tahun depan menjadi 900.000 barel, kita bisa sepakati cost recovery naik USD 16 miliar, ujarnya sambil mengetuk palu sidang di DPR RI, Jakarta, Senin (22/9).

Sebagian anggota Banggar tidak puas cost recovery naik dari APBNP 2014. Sebab, dari proyeksi Badan Kebijakan Fiskal bahwa bagi hasil pemerintah malah diproyeksikan turun. Dalam hitungan Kementerian Keuangan, tahun depan pemerintah bisa menikmati penerimaan dari sektor migas sebesar Rp 299,1 triliun.

“Sekarang masak dengan produksi minyak meningkat kita hanya mendapat bagi hasil 52 persen. Tahun lalu dengan 818.000, kita bisa dapat 54 persen? Keadilannya di mana,” kata anggota Fraksi PDIP Dolfie O.F Palit.

Anggota Fraksi Demokrat Johnny Allen Marbun menegaskan tidak sepakat cost recovery mencapai USD 16 miliar. Buat dia angka masuk akal USD 15,5 miliar. Alasannya, ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan untuk nota keuangan 2013, bahwa beberapa komponen pengembalian dana diajukan KKKS tidak sesuai peraturan. “Produksi naik, otomatis cost recovery naik. Kenapa bagian pemerintah malah turun.”

Cost recovery adalah pengembalian biaya operasi migas yang ditombok kontraktor setelah wilayah kerja menghasilkan produksi komersial. Ini terdiri dari unrecovered cost, current year loses, dan depresiasi sesuai kontrak yang biasanya berjalan sepanjang 30 tahun.

Untuk 2011, dana dikembalikan pemerintah ke pengelola sumur migas mencapai USD 15,22 miliar, pada 2012 sebesar USD15,51 miliar, dan 2013 realisasinya mencapai US$ 15,92 miliar.

Dalam rapat tersebut, Pelaksana Tugas Kepala SKK Migas Johannes Widjonarko memastikan hitungan cost recovery sudah melalui audit ketat. Telah dibedakan pula mana hak pemerintah, dan mana hak kontraktor sumur migas.

Johannes mengingatkan, berapapun besaran cost recovery yang dipatok dalam APBN, itu adalah kewajiban yang harus dibayarkan pada perusahaan migas. Kalau tidak dipenuhi, pengaruhnya ada pada realisasi produksi karena perusahaan yang rata-rata asing itu kekurangan dana operasional untuk mengelola sumur.

“Apabila kita tidak melakukan sesuai production sharing contract, termasuk pengembalian biaya, sudah barang tentu kegiatan operasi akan berhenti,” ungkapnya.