Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung meminta gaji para menteri untuk dinaikkan. Ini untuk menunjang kinerja dan produktivitas menteri.

Menurut CT, usai dinaikkan, konsekuensinya masyarakat dipersilakan sebebasnya menuntut hasil kerja menteri untuk maksimal.

“Saya orang yang sangat mendukung menteri itu mendapatkan gaji yang layak, fasilitas yang memadai. Karena dengan begitu kita bisa tuntut mereka untuk bekerja betul-betul 100 persen untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (10/9).

CT menuturkan, saat ini gaji menteri lebih rendah dibandingkan bawahannya, atau setingkat direktur jenderal. Dia menceritakan bahwa gaji pokoknya sebagai menteri hanya Rp 5 juta per bulan.

“Menurut saya nggak bagus, seorang dituntut baik, kerja keras, tidak korupsi, jujur, tapi kompensasinya nggak cukup kan nggak mungkin,” tuturnya.

Sebelumnya, penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla mengeluarkan wacana untuk menaikkan gaji para menteri.

JK menilai gaji menteri di Indonesia masih kecil yakni sebesar Rp 19 juta per bulan. Jumlah tersebut dianggap tidak seimbang dengan pendapatan yang diterima anggota DPR di Senayan, sebesar Rp 70 juta per bulan ditambah berbagai fasilitas.

Selain itu, dibandingkan gaji komisioner KPK juga jomplang, dimana satu anggota komisioner lembaga anti- korupsi sekitar Rp 75 juta per bulan. Begitu juga dibanding gaji para hakim dan sejumlah pejabat lembaga negara non-kementerian.

“Saya hanya mengatakan gaji menteri dengan anggota DPR itu jauh. Pada waktunya perlu ada pertimbangan disesuaikan,” kata JK.