Jajaran direksi PT Pertamina (Persero) menggelar rapat bersama pemerintah, membahas finalisasi proses kenaikan harga elpiji 12 kilogram nonsubsidi di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (8/9). Besaran kenaikan dan kapan kebijakan itu dilakukan akan diputuskan dalam pertemuan hari ini.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengaku sudah mendapat laporan beberapa skenario kenaikan harga gas kebutuhan rumah tangga dan industri kecil tersebut. Tapi dia belum tahu pasti, proposal mana yang akan disodorkan pada pemerintah.

“Banyak (rencana) ada usul skenario satu sampai skenario dua puluh. Enggak tahu saya yang mana, masih harus dibahas,” ujarnya sebelum mengikuti rapat.

Dahlan memastikan semua skenario tersebut berasal dari Pertamina. Karena pengelolaan elpiji 12 kilogram adalah hak prerogatif BUMN energi tersebut, setelah tak ada lagi subsidi dari negara.

“Jadi saya enggak mengusulkan apa-apa,” kata Dahlan.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya juga menolak berkomentar mengenai substansi penaikan harga yang akan dibawa dalam rapat. Menurutnya, Pertamina belum bisa membeberkan rencana tersebut, lantaran perlu didiskusikan lebih dulu dengan pemerintah.

“Belum rapat kok sudah dibahas. Biar rapat dulu,” kata Hanung.

Selain Pertamina, Dahlan dan jajaran Kemenko Perekonomian, pejabat yang hadir dalam rapat ini adalah Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri Sekretaris Negara Lambock Nahattand, serta pejabat teras BPH Migas.

Sesuai kesepakatan Pertamina dan Pemerintah tahun lalu, opsi kenaikan harga elpiji 12 kilogram dilakukan saban enam bulan sekali sampai 2016. Kenaikan harganya di kisaran Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per kilogram, supaya perusahaan pelat merah migas itu tidak rugi berbisnis elpiji.