EQUITYWORLD FUTURES – Presiden Joko Widodo memiliki gaya yang berbeda dalam memimpin. Salah satu trik atau gaya yang dipakai Jokowi dalam menyelesaikan masalah adalah dengan jurus diplomasi makan siang.

Diplomasi makan siang sering digunakan Jokowi dikala masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Misalnya ketika Jokowi mengajak makan bareng warga Petukangan Selatan soal ganti rugi lahan untuk proyek jalan tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2) berakhir happy ending.

Kemudian Jokowi juga pernah mengundang warga di sekitar Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio serta pengusaha pemotongan unggas untuk makan bareng. Jokowi paham, berbagai persoalan tidak akan dapat diselesaikan bila tak ada komunikasi intens antara pemimpin dan rakyatnya. Dan sejumlah diplomasi makan siang yang dipakai Jokowi didalam menyelesaikan masalah.

Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago berpendapat, Jokowi bisa menggunakan diplomasi makan siang untuk meredam kekisruhan antara KPK dan Polri. Sebagai presiden, Jokowi bisa mengundang semua ketua umum partai politik dan ketua lembaga negara untuk duduk bersama agar gonjang-ganjing antara KPK dan Polri dapat segera berakhir.

“Penyelesaian polemik ini bisa duduk makan siang bersama ketua umum parpol dan ketua lembaga negara, DPD, DPR, Jaksa, Polri, KPK dan lain-lain,” kata dia saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (26/1).

Menurut Pangi, dengan jurus diplomasi makan siang yang dilakukan Jokowi bisa meredam ketegangan antara penegak hukum. Dan selanjutnya, kata dia, solusi untuk mengatasi kisruh KPK dengan Polri dapat ditemukan.

“Ini saya kira bisa mencairkan suasana cuaca kebekuan politik yang turbulensi politiknya tinggi,” tegasnya.

Namun demikian, lanjut Pangi, agak sulit rasanya bila Jokowi dapat mengumpulkan semua ketua umum partai politik untuk diajak diplomasi makan siang. Sebab, dalam hal ini, semua partai politik memiliki kepentingan di tengah kisruh antara KPK dan Polri.

“Diplomasi makan siang ini efektif, namun agak sulit untuk ketua umum PDIP, Demokrat untuk duduk bersama,” tandasnya.

Seperti diketahui, kegaduhan antara KPK dengan Polri berawal saat Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka Komjen Budi sehari sebelum Kelemdikpol itu menjalani fit and proper test di DPR. Dampak dari penetapan tersangka ini, Presiden Jokowi menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Beberapa hari kemudian, Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Bambang disangka meminta saksi memberikan kesaksian palsu saat menjadi pengacara kasus sengketa pilkada Kotawaringin Barat.

Tak hanya Bambang, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja juga dilaporkan ke Bereskrim Mabes Polri. Adnan dituduh pemalsuan surat notaris dan penghilangan saham PT Desy Timber, perusahaan yang beroperasi di Berau, Kalimantan Timur.