Pembahasan RUU Pilkada yang tengah memasuki babak akhir di DPR mencetak sejarah baru. Sebab, baru kali ini pemerintah dan Partai Demokrat berbeda sikap di parlemen.

Padahal, selama ini Demokrat sebagai partai utama pengusung pemerintah selalu terdepan dalam mengawal kebijakan SBY-Boediono. Sebut saja dalam hiruk pikuk Panitia Angket Kasus Bank Century, Pansus Pajak, dan sejumlah pembahasan RUU.

Tapi kini, setelah Pilpres 2014 selesai, Demokrat dan pemerintah berseberangan soal mekanisme pemilihan kepala daerah, yang memang menjadi isu utama pembahasan RUU Pilkada.

Demokrat bersama Golkar, Gerindra, PKS, PAN, PPP (Koalisi Prabowo-Hatta) mendukung kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sebaliknya, PDIP, PKB dan Hanura (Koalisi Jokowi-JK) menginginkan pilkada tetap dilakukan langsung seperti yang sudah berjalan selama ini.

Politikus Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR, Khatibul Umam Wiranu, menyatakan pihaknya sepakat dengan pemilihan lewat DPRD karena DPRD juga representasi suara rakyat, sehingga mekanisme ini bisa menghemat anggaran negara.

“DPRD sebagai wakil yang dipilih secara langsung, bisa menjadi penyalur aspirasi masyarakat tentang siapa pemimpin yang diharapkan,” kata Khatibul belum lama ini.

Sementara pemerintah setuju dengan pilkada langsung karena tadinya mayoritas fraksi setuju pilkada dilakukan serentak pada 2015 sehingga cukup menghemat anggaran negara.

“Karena tahun 2015 digelar pilkada secara serentak, maka pilkada akan lebih hemat dan efisien bila model pemilihannya secara langsung,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan belum lama ini.

Perbedaan sikap antara Demokrat dan pemerintah memang tidak aneh jika melihat fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah. Namun, aneh jika melihat dari pengalaman yang sudah-sudah. Terlebih, saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini menjabat ketua umum Partai Demokrat sekaligus.

Jika diasumsikan sikap pemerintah adalah perpanjangan tangan presiden, dan sikap Demokrat adalah juga suara ketua umum yang kebetulan sama-sama dijabat SBY. Lalu untuk sikap SBY terkait RUU Pilkada, publik harus menganggap yang mana?

Dalam sejumlah kesempatan SBY sebenarnya sudah menyampaikan soal pilkada langsung atau tidak langsung. Namun sayang, sikapnya tidak terlalu jelas: pilkada langsung atau lewat DPRD. Untuk pernyataan SBY terkait pilkada, klik di sini .