EQUITYWORLD FUTURES – Meski dianggap jurus lapangan dan makin sering digunakan para politisi, kata ”gertak” ditemui dalam literatur manajemen dan etika bisnis. Secara ilmiah para ahli menjabarkan, gertak berhubungan dengan kepentingan (usaha) untuk mendapatkan sesuatu.

Ini menjadi relevan untuk dikaji kalau politisi berbisnis, apalagi menggunakan politik untuk melapangkan bisnis dan mendapatkan keuntungan.

Maka, selalu ada dilema antara usaha (bisnis) dan moralitas personal. Tak jarang, gertak hanyalah tipu muslihat yang belum tentu mengandung kekuatan, tetapi sudah menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan menimbulkan perpecahan. Padahal, dalam jurus yang kita kenal dalam praktik politik, keberanian penggertak hanya ada sebatas pandangan mata.

Maksud saya, begitu yang digertak takut, penggertak bisa menjadi lebih agresif. Kalau tak terkendali, yang muncul adalah penindasan, pengerahan massa, bahkan tak jarang serangan rasisme. Dan mereka pun mengabaikan Tuhan yang memerintahkan kejujuran dan menghormati keberagaman.

Dilema PNS

Barangkali yang perlu kita waspadai belakangan ini justru gertak yang dialamatkan pada mereka yang fragile terhadap jabatan. Dalam hal ini aparat pemerintah daerah atau pegawai negeri sipil (PNS).

Dalam banyak segi, PNS adalah profesi paradoks: kuat dan penting, tetapi sekaligus lemah. Begitu penting dan kuatnya sehingga dalam menjalankan tugasnya mereka disumpah, diseleksi dari puluhan ribu orang untuk menegakkan aturan, memegang mandat UU. Kariernya menjadi pejabat, menguasai anggaran superjumbo (karena pemerintah adalah pembelanja yang besar).

Namun, di sisi lain, desain organisasi, aturan, dan perilakunya membuat mereka lemah: strukturnya mekanistik, jenjang karier dikaitkan dengan lama tugas, gaji tetap rendah, dan kesejahteraan dikaitkan dengan jabatan. Akibatnya, para pejabat paling takut dengan kata ”mutasi.” Setiap kali pimpinan baru datang, yang membuat mereka stres hanya satu kata: mutasi.

Dan, menurut Maxwell (2000), aparatur yang demikian dapat membelenggu masa depan suatu bangsa. Sebab, melahirkan kepemimpinan level terendah: yang diakui keberadaannya karena ia pemegang SK (surat keputusan mengenai jabatan itu), dan bawahan tunduk hanya karena keharusan struktural.

Loyalitas pada pemberi jabatan menjadi lebih penting ketimbang terhadap publik. Perhatian terhadap kinerja, apalagi pengembangan sumber daya manusia bukan dianggap sebagai hal yang penting. Ini menjadi masalah besar ketika pimpinan baru menghendaki perubahan, dari pelayanan ke atas menjadi pelayanan publik.

Dan, akibat semua itu, mereka menjadi mudah digertak. Struktur dan aturan tercabik-cabik, intervensi menimbulkan praktik kolusi dan korupsi. Kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, ”Ketika lewat seekor sapi berbobot setengah ton, PNS yang hanya butuh lima kilogram daging sapi, tetapi amat berkuasa menjadi tergoda. Pertanyaannya, bisakah hanya mengambil lima kilogram saja?”

Korupsi pengadaan dan menyelewengkan aturan hanyalah sebagian kecil dari tumpukan masalah yang dihadapi aparatur sipil negara. Tetapi, ribuan abdi negara yang menyandang surat keputusan menjadi pejabat pada dasarnya adalah singa-singa yang cerdik (lulusan UI, ITB, UGM, dan seterusnya). Namun, DNA nya berubah saat dipimpin, maaf, oleh sosok bermental kambing. Itulah yang saya sebut sebagai singa yang mengembik (Agility, Gramedia, 2015). Digertak politisi sedikit, langsung dikabulkan pengeluaran siluman triliunan rupiah.

Mereka lupa, rakyat tidak membutuhkan barang-barang dan jasa yang diajukan para penggertak yang mengancam dengan jurus mutasi. Mereka tunduk karena takut kehilangan. Dan, pertentangan batin dimulai: antara kepentingan dan moralitas personal.

Risma dan Basuki

Ibarat singa yang mengaum, perjalanan demokrasi Indonesia diwarnai juga dengan pemimpin-pemimpin yang gagah berani. Tetapi, tak sedikit yang memilih berkompromi begitu menjalani gertakan-gertakan yang lebih keras dari kemampuannya menutupi kelemahannya.

Kata kompromi telah menjadi model dalam politik Indonesia, dan itu pulalah yang ada di kepala banyak pihak untuk meredam suasana panas yang meletihkan. Sementara perubahan justru membutuhkan pemimpin yang tak berkompromi.

Mereka ingin korupsi diberantas, tetapi tak mau menerima kenyataan bahwa koruptor harus diperiksa dan penyerapan anggaran tak bisa lagi dijadikan indikator kinerja. Sebab, dengan peraturan yang baik, seharusnya biaya yang dikeluarkan bisa banyak dihemat, dan otomatis persentase penyerapannya turun.

Di dunia ini tak ada lagi bangsa yang menerapkan persentase penyerapan sebagai haluan kinerja. Tetapi, untuk menggertak, ini pun bisa dilakukan.

Menarik disimak, Indonesia tiba-tiba mendapat kiriman singa-singa perkasa yang maju tak gentar, anti gertak. Tri Rismaharini dan Basuki Tjahaja Purnama adalah dua di antara singa-singa yang anti gertak itu. Digertak akan dimakzulkan, diberi hak angket, diancam jabatannya akan hilang, tak menyurutkan langkahnya. Bahkan diancam pembunuhan, atau diserang secara rasis, pun mereka hadapi.

Ada kehebohan karena ideologis yang terang-terangan memanipulasi persepsi kita. Tetapi, di luar ini kebenaran sulit disembunyikan.

Risma dan Basuki bukanlah singa yang mengembik karena mereka menjunjung nilai-nilai. Pemimpin seperti ini kelak akan terlihat kinerjanya. Menghancurkan mafia adalah prestasi besar seorang pemimpin. Jauh di atas kinerja-kinerja operasional yang melibatkan banyak orang.

Indonesia tengah berubah. Dan, untuk berubah harus ada pihak yang berani berkorban, memutus rantai kebohongan dan rantai manipulasi. Kalau para calon presiden saja ”ngeper” melihat hasil jajak pendapat yang tak mencerminkan popularitasnya, apakah para ketua partai tak ”ngeper” melihat dukungan publik yang begitu rendah terhadap praktik-praktik penggertakan yang dilakukan orang-orang yang tak peduli pada kepentingan publik?