EQUITYWORLD FUTURES – Anggota DPR RI asal Fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo menyatakan dirinya tidak menerima suap proyek pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Kabupaten Deiyai dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016.

Setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 24 jam, Dewie dan beberapa orang lainnya yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Kamis (22/10/2015) dini hari.

“Saya buktikan bila saya tidak pernah melihat uang itu. Mendengar saja belum,” ujar Dewie, sebelum masuk ke mobil tahanan, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari.

Selain Dewie, KPK juga menetapkan pengusaha bernama Setiadi, Devianto selaku ajudan Setiadi, sekretaris pribadi Dewie bernama Rinelda Bandaso, staf ahli Dewie bernama Bambang Wahyu Hadi, serta Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Papua, Iranius sebagai tersangka.

KPK menangkap Setiadi, Devianto, Iranius, dan Rinelda di sebuah restoran di kawasan Kelapa Gading usai melakukan transaksi. Di lokasi KPK menyita uang sebesar 177.700 dollar Singapura yang dibungkus dalam kemasan makanan ringan.

KPK juga mengamankan sejumlah dokumen dan telepon genggam di lokasi tersebut. Tidak lama kemudian, sekira pukul 19.00 WIB, petugas KPK bergerak ke Bandara Soekarno-Hatta dan menangkap Dewie dan Bambang.

Awalnya, KPK juga menangkap pengusaha bernama Harry, ajudan Setiadi bernama Devianto, dan seorang supir rental mobil. Namun, ketiganya dilepaskan karena diamggap tidak memenuhi unsur pidana. Diduga, Irianus dan Setiadi menyuap Dewie sebagai anggota DPR agar memasukkan proyek pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, ke dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016.

Atas perbuatannya, Iranius dan Setiadi dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Pasal 20 Tahun 2001 KUHP. Sementara Dewie, Bambang, dan Rinelda sebagai penerima dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Pasal 20 Tahun 2001 KUHP.