EQUITYWORLD FUTURES – Dalam beberapa pekan terakhir, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mulai sering melontarkan berbagai kritik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Padahal, sejumlah kebijakan yang dikritiknya adalah kebijakan yang merupakan ide dan gagasan Gubernur Basuki Tjajaja Purnama alias Ahok.

Kebijakan-kebijakan yang dikritik Djarot misalnya seperti penerapan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS), kewajiban untuk menguasai aplikasi Qlue bagi Ketua RT/RW, hingga yang terbaru kritikan terhadap keberadaan petugas pemeliharaan sarana dan prasarana umum (PPSU).

Gaji PNS Dalam hal penerapan gaji PNS, Djarot menilai besaran gaji dan tunjangan PNS DKI Jakarta yang diterapkan terlampau tinggi. Meski pada awalnya diharapkan bertujuan menghindari praktik korupsi, Djarot menganggap pada kenyataannya praktik korupsi masih tetap terjadi.

“Kita harus introspeksi gaji pegawai di Jakarta. Setahun bisa menghabiskan Rp 18,6 triliun, sudah termasuk dengan gaji PHL (Pekerja Harian Lepas). Soalnya, kalau menurut hemat saya, dengan gaji segitu kan maunya tidak ada korupsi. Tapi kan tetap ada (korupsi),” kata Djarot, di Jakarta, Selasa (5/4/2016).

(Baca: Djarot Minta Gaji PNS DKI Dievaluasi Karena Terlalu Besar )

Djarot menceritakan bagaimana pengalamannya selama sepuluh tahun menjadi Wali Kota Blitar. Selama dia memerintah, gaji pegawainya dinilai tidak terlalu tinggi, tetapi kinerjanya dinilai sudah memuaskan.

Itulah yang membuat sistem pemerintahan di Blitar, disebut Djarot, sebagai sistem yang sehat, karena tidak hanya memberi reward berupa uang yang besar, namun juga turut membina karakter pegawainya.

“Saya lebih suka bangun jiwa dan karakternya dulu nih. Lagian, dapat gaji besar, belum tentu tidak korupsi. Itu tidak berhubungan,” tutur Djarot.

Kritik untuk Qlue

Djarot juga diketahui tak setuju dengan diharuskannya Ketua RT/RW menguasai aplikasi Qlue. Saat berkunjung ke RW 11 Johar Baru, Jakarta Pusat pada Jumat (15/4/2016), Djarot mendapat keluhan dari seorang warga terkait Peraturan Gubernur (Pergub) tentang RT/RW yang harus melapor melalui aplikasi tersebut.

Kepada warga itu, Djarot menyatakan kewajiban itu memang cenderung memberatkan dan harus dievaluasi. Ia pun berjanji akan menyampaikannya ke Ahok.

“Tidak semuanya (Ketua RT) harus menguasai Qlue, tidak perlu. (Aturan) ini akan kami kaji ulang, memang memberatkan,” kata Djarot.

“Lurah ini manajer wilayah. Pokoknya sekarang lapornya ke lurah saja (daripada Qlue),” kata dia lagi.

( Baca: Djarot Sebut Kebijakan Ahok Memberatkan dan Harus Dikaji Ulang )

Qlue merupakan aplikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk wadah penampung semua kepentingan warga. Warga dapat mengadukan semua kejadian, seperti macet, jalan rusak, banjir, penumpukan sampah, hingga pelayanan yang tak maksimal di DKI dan rumah sakit, lewat tulisan ataupun foto.

Laporan dari masyarakat kemudian dipetakan secara digital dan terintegrasi dengan laman smartcity.jakarta.go.id dan Cepat Respons Opini Publik (CROP). Semua aparat Pemprov DKI diwajibkan meng-install aplikasi tersebut, terutama CROP.

Ahok sebelumnya berencana mengubah sistem pemberian uang gaji atau operasional bagi ketua RT/RW. Gaji itu ditentukan berdasarkan laporan Qlue.

Kritik untuk “pasukan oranye”

Djarot juga menyoroti tugas PPSU yang turun hingga ke permukiman warga. Menurut Djarot, keberadaan para “pasukan oranye” itu bisa mematikan budaya kerja bakti di antara warga.

“Budaya kerja bakti jangan sampai hilang. Hati-hati, PPSU tuh bisa mematikan gotong royong lho,” kata Djarot.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, keberadaan PPSU membuat warga jadi ketergantungan dilayani dan manja. Seharusnya, kata dia, PPSU hanya bersifat membantu dan warga tetap aktif menjaga dan memelihara lingkungannya..

“Nanti kalau lingkungannya enggak tertangani (PPSU), lapor. Kalau lapor, lurahnya yang kena, ya jangan dong. Kalau masalah lokal itu selesaikan sendiri kan bisa toh,” kata Djarot.

( Baca: Djarot: Hati-hati, PPSU Bisa Matikan Gotong Royong )

Ia meminta tanggung jawab kebersihan lingkungan tidak diserahkan kepada PPSU. Warga dinilainya dapat menggalakkan kembali kerja bakti yang rutin dilaksanakan setiap hari Minggu.

“Jangan warganya cuma nonton sambil ngerokok, ikut kerja,” kata Djarot.

Tugas PPSU yang turun hingga ke permukiman warga sebenarnya merupakan cara yang dilakukan Ahok untuk mewujudkan Kota Jakarta yang modern dan tertata rapi. PPSU ini ditempatkan di setiap kelurahan di Jakarta.

Reklamasi teluk Jakarta

Bagi Djarot, proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta tidak mendesak untuk direalisasikan. Hal ini berbeda dengan kondisi di Singapura.

Menurut Djarot, Singapura memerlukan reklamasi karena keterbatasan lahan. Tidak hanya itu, ia juga menganggap reklamasi dapat menimbulkan dampak buruk ke lingkungan. Salah satunya adalah ancaman kerusakan hutan bakau sekitar lokasi reklamasi.

“Coba kamu amatin pengaruhnya pada manggrove. Tanya saja pada ahli lingkungan hidup. Ada gak dampaknya pada hutan manggrove,” kata Djarot usia meninjau proyek reklamasi Pulau D, di Teluk Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Pandangannya itu tentu berbeda dengan Ahok. Karena bagi Ahok, reklamasi merupakan salah satu cara untuk mengembalikan lingkungan yang rusak. Ia pun menilai tak ada yang salah dengan reklamasi karena sudah banyak negara yang berhasil melakukannya, salah satunya Singapura.

Diminta Mundur

Tak diketahui pasti mulai kapan Djarot melontarkan kritikan-kritikannya itu. Namun, banyak yang menilai kritik dari Djarot itu muncul setelah Ahok memilih maju pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 DKI Jakarta melalui jalur independen dengan menggandeng Heru Budi Hartono yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pengamat politik LIPI Syamsudin Haris menilai, sikap Djarot yang sering mengkritik Ahok di muka publik ini sangat tidak etis.

“Wagub tidak etis mengkritik kepala daerahnya,” kata Syamsudin kepada Kompas.com, Sabtu (16/4/2016).

Syamsudin berpendapat, gubernur dan wakilnya adalah pimpinan satu paket. Oleh karenanya, wagub mesti setuju dan mendukung kebijakan gubernurnya. Jika Djarot memang berseberangan dengan Ahok, maka mundur dari kursi wagub adalah hal yang tepat.

“Kalau dia memiliki sikap berbeda, lawan pilkada atau bukan, harus mundur, nggak bisa terus,” ujar Syamsudin.

Syamsudin menduga Djarot sengaja menunjukkan sikap berseberangan dengan Ahok untuk mendulang popularitas sebagai modal jika dirinya diusung menjadi calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun menurut Syamsudin, popularitas Djarot akan melonjak jika dirinya berani mengundurkan diri karena alasan tidak sejalan dengan Ahok.

“Dengan mundur malah dapat popularitas. Lebih jantan ketimbang kritik terus,” kata Syamsudin.