EQUITYWORLD FUTURES – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mendapatkan pinjaman dana Bank Tabungan Negara (Persero) sebesar Rp 10 triliun. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, pinjaman tersebut akan digunakan untuk membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) bagi pegawai negeri sipil (PNS).

“Rp 10 triliun itu kan jumlahnya masih di bawah Rp 12,1 triliun (pengadaan UPS) ya enggak apa-apa. Langsung saya temukan dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bangun rusun di lahan 100 hektar milik DKI di Ciangir, PNS bisa cicil,” kata Basuki, di Balai Kota, Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Selain rusun, di lahan tersebut juga akan dibangun panti jompo berkonsep villa bagi para warga lanjut usia (lansia). Para PNS akan tinggal di rusun dan warga lansia di panti jompo yang dilengkapi danau, taman, dan lain-lain.

Basuki mengatakan, dengan pembangunan panti jompo itu diharapkan warga lansia tidak merasa kesepian dan dikucilkan, serta berada di tempat yang nyaman untuk menikmati masa tua mereka.

Sementara, tujuan pembangunan rusun untuk PNS karena banyak pegawai yang tak mampu membeli tanah karena harganya sudah terlalu mahal.

“Kalau kamu, PNS gajinya besar juga enggak bisa beli rumah mewah di Jakarta. Satu (meter persegi) harganya Rp 30 juta lebih, gimana mau beli,” kata Basuki.

Basuki mengatakan, pinjaman sebesar Rp 10 triliun itu tidak hanya untuk membangun rusunami di Ciangir. Ia menyebutkan, dana itu juga bisa digunakan untuk pembangunan rusun warga kelas menengah di Kemayoran, Cilincing, dan Cakung. Semua proyek rusun ini akan dikerjakan oleh PT Jakpro.

Selain itu, Pemprov DKI juga akan terus memberikan penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada PT Jakpro. Hingga saat ini, DKI baru menyetor modal Rp 2 triliun dari jumlah yang telah ditetapkan dalam Perda senilai Rp 10 triliun.