Kegembiraan terpilihnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden periode 2014-2019 terusik. Pasalnya, saat Jokowi menerima pucuk pimpinan, Indonesia sudah mendapat masalah serius yakni sempitnya ruang fiskal akibat besarnya dana subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Vitalnya peran BBM bagi kehidupan masyarakat memang membuat pemerintah tidak bisa lepas tangan begitu saja. Pemerintah harus hadir untuk membantu masyarakat ekonomi rendah.

Masalah inilah yang membuat pusing Jokowi dan partai koalisi pendukungnya. Di satu sisi Jokowi menyadari tingginya beban anggaran subsidi, namun, di sisi lain pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk menjalankan program-program pembangunan sesuai janjinya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebagai partai pengusung Jokowi, melalui politisinya Maruarar Sirait mengusulkan skema penghematan melalui penjualan pesawat kepresidenan.

Padahal, asal muasal dibelinya pesawat kepresidenan justru untuk menghemat anggaran perjalanan dinas presiden yang terlalu besar gara-gara selalu menyewa pesawat.

Maruarar mengatakan, efisiensi adalah hal pertama yang harus dilakukan pemimpin. Jika pemimpin masih berfoya-foya dengan kemewahan maka rakyat juga tidak akan mau melakukan penghematan.

“Efisiensi rakyat juga harus lihat seperti pengurangan anggaran perjalanan dinas. Ke depan saya usulkan pesawat presiden dijual saja, ini untuk efisien. Protokoler dikurangi dan ini memberi contoh. Pemimpin tidak sederhana bagaimana orang bisa sederhana,” ucap Ara dalam diskusi di Hotel Pullman, Jakarta.

Presiden terpilih Joko Widodo kaget saat dikonfirmasi terkait usulan salah satu politisi PDIP Maruarar Sirait soal penjualan pesawat kepresidenan. “Kata siapa (mau dijual)? Dijual ke siapa?” ucap sosok yang akrab disapa Jokowi tersebut di Balaikota, Jakarta.

Jokowi heran dengan usul itu mengingat umur dari pesawat kepresidenan baru beberapa bulan terhitung sejak didatangkan pada April lalu. “(pesawat kepresidenan) masih baru kok mau dijual,” singkat Jokowi.

Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) itu dibeli Indonesia seharga USD 89,6 juta atau sekitar Rp 847 miliar semasa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden. Pesawat tersebut tiba di Tanah Air pada 10 April 2014 yang selanjutnya digunakan untuk lawatan ke dalam dan luar negeri.

Rencana penjualan aset negara bukan barang baru bagi partai berlambang banteng moncong putih tersebut dalam menghadapi ‘krisis’ anggaran. Pada 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga ketum PDI-P turut memutuskan menjual satelit Indosat kepada Singapura akibat keringnya kas negara karena dampak krisis moneter 1998.

Ketua DPP PAN Didik Junaidi Rachbini menilai, nasionalisme dapat diukur dari kebijakan saat memerintah. PDIP selalu menjual kata nasionalisme dalam setiap kesempatan pemilu.

Dia menjelaskan, nasionalisme PDIP patut dipertanyakan ketika saat Mega menjadi presiden menjual aset negara. Meskipun pada saat itu PDIP berdalih Indonesia sedang mengalami krisis.

“Krisis, kita bangkrut, menjual aset itu dianggap nasionalis atau tidak, pertimbangannya bisa 50-50,” kata Didik.

Pengamat ekonomi Institute for Development and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menyayangkan wacana penjualan kepresidenan muncul dari kubu Jokowi. Menurutnya, harapan rakyat kepada Jokowi justru adalah dia melakukan perubahan fundamental bukan penyelesaian masalah secara instan seperti itu.

“Kalau solusinya cuma menjual aset negara, ngapain kita pilih Jokowi kemarin,” ujarnya saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Senin (1/9) malam.

Perubahan yang dimaksud Enny ialah bagaimana Jokowi menggenjot penerimaan negara dengan meningkatkan rasio pajak, penerimaan dari sektor tambang, dan lain sebagainya. “Peluang penerimaan masih luas dan besar. Namun, memang membutuhkan kerja keras,” tuturnya.

Enny menambahkan penjualan pesawat kepresidenan justru tidak efektif. Pasalnya, pembelian pesawat tersebut awalnya justru untuk penghematan anggaran perjalanan dinas presiden yang cukup besar.