EQUITYWORLD FUTURES – Partai Gerindra kini melonggarkan aturan bagi anggotanya di DPR yang ingin ke luar negeri. Pada periode 2009-2014, Gerindra melarang seluruh anggotanya, tanpa terkecuali, untuk kunjungan ke luar negeri dengan alasan apapun.

Namun kini, dengan pertimbangan tertentu, anggota Fraksi Gerindra diperolehkan ke luar negeri.

“Sekarang ini lebih selektif lah, ya kalau hanya sekedar studi banding jangan,” kata Anggota Fraksi Gerindra Martin Hutabarat saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/9/2015).

Martin mengatakan, izin untuk kunjungan ke luar negeri baru akan dikeluarkan oleh pimpinan Fraksi Gerindra jika memang kunjungan itu penting untuk dilakukan. Dia mencontohkan, kunjungan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon untuk menghadiri Konferensi Dunia IV Pimpinan Parlemen yang digelar di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Jadi sebelum berangkat, minta persetujuan pimpinan fraksi dulu,” ucap Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini.

Dia menambahkan, kelonggaran yang diberikan Fraksi Gerindra kepada anggotanya yang hendak ke luar negeri ini bukan lah keputusan sepihak. Fraksi Gerindra juga sudah mendapatkan restu dari Dewan Pimpinan Pusat Gerindra yang dipimpin Ketua Umum Prabowo Subianto.

Namun, saat ditanya apa yang menjadi alasan Gerindra melonggarkan aturan ke luar negeri ini, Martin enggan menjawabnya.

“Kalau itu saya tidak tahu, tanya ke DPP, ke Pak Prabowo,” ucapnya.

Catatan Kompas.com, pada 2010, Prabowo melarang kadernya di DPR ikut kunjungan kerja ke luar negeri. Larangan itu disampaikan mengingat Indonesia saat itu sedang berduka akibat bencana yang terjadi.

“Saya sudah mengeluarkan instruksi Fraksi Gerindra di DPR untuk tidak ada perjalanan ke luar negeri dalam rangka apa pun. Rakyat sedang kesusahan. Kami tidak izinkan walaupun ada programnya,” ujar Prabowo dalam jumpa pers di Rapat Pimpinan Nasional III Gerindra di Hotel Redtop, Jakarta, Sabtu (30/10/2010).

Kunjungan kerja ke luar negeri, kata Prabowo, tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Anggaran yang dikeluarkan pun dinilai cukup besar dan tidak efisien.

“Lebih efisien mengundang ahli-ahli dari luar, lebih hemat uangnya. Ini sensitif bagi rakyat kita,” tambahnya.