EQUITYWORLD FUTURES – Upaya memberantas korupsi dan merealisasikan pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas layanan masyarakat di Jakarta terus dilakukan secara maraton. Salah satunya dengan sosialisasi musyawarah rencana pembangunan secara elektronik (e-musrenbang).

Hari Selasa (31/3) dan Rabu (1/4), secara bergantian Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendatangi Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Hari Kamis (2/4) ini pukul 13.00, giliran Jakarta Timur disambangi salah satu pimpinan DKI Jakarta tersebut.

Basuki sebelumnya mengatakan, proses penyusunan rancangan APBD tahun 2016 diharapkan lebih mulus karena proses perencanaannya melibatkan semua unsur sejak tingkat terbawah. Selain itu, perencanaan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) yang sekaligus memudahkan pengecekan apakah usulan warga di satu wilayah diterima atau ditolak di tingkat yang lebih tinggi.

“Kami mengundang anak-anak muda dengan keahlian di bidang TI untuk bersama membangun sistem yang bermanfaat sekaligus memperkokoh dari kemungkinan peretasan,” kata Basuki, Rabu.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Triwisaksana menyambut baik proses musrenbang kali ini. Dia berharap tak ada lagi usulan warga yang tiba-tiba dihapus, diubah spesifikasinya, atau dikurangi mutunya.

Saling dukung

Sikap saling mendukung antara Basuki dan anggota Dewan yang terlihat di setiap e-musrenbang menurunkan suhu politik di DKI yang selama ini panas. Tidak hanya dengan Triwisaksana, bahkan hubungan Basuki dengan Wakil Ketua DPRD M Taufik pun melunak. Keduanya justru terlihat akrab saat menghadiri musrenbang Jakarta Utara, kemarin.

Basuki dan Taufik duduk berdampingan dan berbincang dengan santai. Sesekali mereka juga saling tertawa. Keduanya diapit Sekretaris Daerah Saefullah dan Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi.

Basuki bahkan sempat berseloroh dengan Taufik saat sesi tanya jawab dengan peserta e-musrenbang. Kejadian ini bermula saat seorang penanya dari perwakilan lembaga musyawarah kelurahan (LMK) salah menyebutkan jabatan Taufik dan memanggilnya sebagai gubernur.

Basuki pun langsung menanggapinya dengan candaan. “Pantas Pak Taufik semangat sekali di hak angket, rupanya pengin jadi gubernur,” ujarnya sambil tertawa. Para peserta musrenbang yang mayoritas diikuti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Jakarta Utara juga ikut tertawa.

Bukannya tersinggung, Taufik justru tertawa lepas. Bahkan, dia sempat menepuk-nepuk pundak Basuki. Basuki pun turut melakukan hal yang sama.

Fokus infrastruktur

Dalam arahannya, Basuki menyinggung penanganan banjir di Jakarta Utara. Wilayah ini dianggap sebagai daerah yang paling terdampak saat musim hujan dan pasang air laut. “Mengatasi banjir bukan dengan cara meninggikan permukaan jalan, tetapi dengan membangun tanggul,” katanya.

Kinerja pompa air juga harus dimaksimalkan dengan memperbaiki pompa yang rusak. Begitu juga dengan perbaikan saluran air yang mengalir ke waduk sebagai lokasi penampung air. Ditargetkan banjir di Jakarta Utara dapat diatasi pada 2016.

Penertiban pedagang kaki lima juga tak luput dari perhatian mantan Bupati Belitung Timur tersebut. Begitu juga dengan relokasi warga yang tinggal di bantaran kali. Namun, terlebih dahulu harus dibangun rumah susun sederhana (rusunawa) untuk merelokasi warga.

Basuki tak terlalu menanggapi persoalan paripurna hak angket terhadap dirinya yang dilakukan DPRD. “Hak angket masih lama pecat saya, 2016, kan. Berati, selama satu tahun ini saya masih fokus kerja,” ucapnya.

Taufik turut menyoroti persoalan yang sama, yaitu banjir. Anggota Dewan dari daerah pemilihan Jakarta Utara tersebut mengatakan, beberapa daerah yang menjadi langganan banjir di Jakarta Utara adalah Pademangan dan Tanjung Priok.

Anggota Dewan dari Partai Gerindra tersebut mengeluhkan infrastruktur jalan yang tidak layak di beberapa lokasi. “Tolong jalan di Pademangan segera diaspal. Itu mengganggu pengguna jalan, terutama saat hujan,” ujarnya. Dia juga meminta Pemkot Jakarta Utara lebih intens terjun ke masyarakat untuk mendengar keluhan warga.

Usulan kegiatan

Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi mengatakan, 2.875 usulan kegiatan dengan anggaran Rp 2,5 triliun dihimpun dalam rembuk rukun warga (RW) sampai musrenbang di tingkat kota. Usulan itu menjadi masukan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2016 yang diharapkan mampu mengatasi persoalan warga selama ini, seperti banjir.

Pihaknya juga akan mengajukan pembangunan rusunawa baru untuk menampung warga yang direlokasi dari bantaran kali. “Program normalisasi harus didukung dengan ketersediaan rusun. Menurut rencana, rusunawa baru akan dibangun di Marunda,” ujarnya.

Musrenbang di Jakarta Barat juga mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat karena rancangan yang disiapkan sudah lengkap dan komplet. “Dari beberapa kota yang telah menyelenggarakan musrenbang, musrenbang di Jakarta Barat yang saya temukan paling komplet dan perencanaannya paling rapi,” ujar Djarot.

Acara ini mendatangkan semua perwakilan pemerintahan dari kelurahan, kecamatan, kota, dewan, dan instansi terkait yang dilaksanakan selama dua hari. Dia juga mengapresiasi kehadiran fraksi DPRD wilayah pemilihan Jakarta Barat yang mewakili hampir semua partai.

Musrenbang Jakarta Barat telah menghimpun 8.568 usulan kegiatan secara keseluruhan dengan total usulan anggaran Rp 3,487 triliun. Total ini melingkupi usulan tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota serta provinsi.

Dari jumlah usulan tersebut, yang sumber dananya berasal dari APBD ada 8.220 usulan kegiatan dengan anggaran Rp 3,461 triliun. Sisanya, usulan yang mengandalkan sumber dana swadaya, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK).

Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi membacakan program-program prioritas pada 2016, di antaranya pengembangan sistem angkutan massal, pengendalian banjir, penataan penjual kaki lima, pendidikan, revitalisasi kota tua, pelayanan satu pintu, dan penambahan ruang terbuka hijau.

Pada kesempatan itu, Djarot memberikan berbagai masukan dan arahan sebelum membuka acara secara resmi. “Sebelum memulai musyawarah, kita perlu menyamakan persepsi. Di antaranya, proses perencanaan dimulai dari bawah,” ujarnya. Selain itu, dia berharap perbaikan bangunan sekolah yang tidak layak juga menjadi prioritas.