Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Sukhyar menegaskan pihaknya tidak pernah memperpanjang kontrak Freeport di Indonesia sampai 2041. Perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir pada 2021 mendatang.

Dia menyebutkan tidak ada jaminan pemerintah untuk Freeport bisa mengeruk alam Indonesia hingga 2041. Perpanjangan kontrak menunggu keputusan pemerintah selanjutnya pada 2019 mendatang.

“Kita masih setiap saat ketemu Freeport belum ada perpanjangan. Mereka juga engga ada minta jaminan. Enggak ada jaminan buat sampai 2041,” kata Sukhyar ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/6).

Kewenangan untuk memperpanjang kontrak Freeport di Indonesia adalah pemerintah selanjutnya. Bahkan mekanisme kontrak akan diganti dengan mekanisme izin tambang sesuai aturan yang tertuang dalam UU No 4 Tahun 2009.

“UU mengatakan sebelum 2021 baru bisa diperpanjang. Kalau pemerintah tidak ya tidak. Kalau iya ya iya. Tapi ada amandemen kontrak dan ngapain ngomongin sekarang,” tegasnya.

“Kalau tetap mau diperpanjang tergantung pemerintah selanjutnya. Tapi aplikasi nanti 2019 yang nanti akan memperpanjang ada atau tidak dan tidak ada hubungan dengan investasi sekarang,” katanya.

Beberapa kesepakatan yang diajukan pemerintah dan Freeport, jika kontrak perusahaan tambang asal Amerika masih bisa berlanjut, diantaranya Freeport membangun pabrik pemurnian atau smelter mineral emas di Gresik, Jawa Timur, dengan nilai investasi USD 2,3 miliar dollar AS.

Bersedia menaikkan royalti dari yang berlaku saat ini cuma 1 persen menjadi 3,75 persen, melakukan divestasi saham sebesar 30 persen, menjamin penggunaan tenaga kerja lokal dan produk dalam negeri hingga 100 persen. Dan pengurangan areal wilayah pertambangan dari 212.950 hektar menjadi 125.000 ha.