Equityworld Semarang, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan, penduduk yg penghasilannya di bawah Rupiah 4,5 juta sebulan tak butuh membayar Pajak Pendapatan (PPh).

hal tersebut menyusul kebjikan KEMENKU (Kemenkeu) menaikkan batas bayaran tak kena pajak (PTKP) dari semula Rupiah 36 juta setahun atau Rupiah 3 juta per bln jadi Rupiah 54 juta setahun atau Rupiah 4,5 juta per bln.

“Pokoknya yang penghasilannya di bawah Rp 4,5 juta sebulan tidak perlu punya NPWP, tidak perlu bayar pajak penghasilan,” ujar Ken di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Equityworld: Gaji Dibawah 4,5 Juta tak perlu SPT

Diluar itu, masyakarat yg penghasilannya di bawah Rupiah 4,5 juta sebulan serta tak diwajibkan melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT).

Sebab ketetapan itu, Ken meminta penduduk yg penghasilannya dibawah PTKP buat tak memusingkan acara amnesti pajak.

“Jadi, jangankan NPWP, SPT aja enggak, apalagi ikut tax amnesty. Jadi, lupakan (program amnesti pajak) bagi yang penghasilannya di bawah Rp 4,5 juta itu, pembantu, nelayan, petani, buruh enggak perlu, ya,” kata Ken.

Diawal Mulanya, Kementerian Keuangan pernah menuturkan kebijakan menaikkan batas PTKP ditujukan buat melindungi & meningkatkan daya beli warga.

Baca: Apa Syarat Lembaga Keuangan Jadi Penampung Dana Repatriasi Pengampunan Pajak?

Diluar itu, pemerintah masihlah berharap mengonsumsi hunian tangga yang merupakan tumpuan pertumbuhan ekonomi th ini, ditengah pelambatan ekonomi & permintaan global.

Equityworld: Heboh petisi menolak tax amnesty dan tagar #TolakBayarPajak

Sebagaimana diketahui, di media sosial, masyarakat resah karena menganggap program pengampunan pajak ini akan menyasar seluruh masyarakat, termasuk masyarakat kecil.

Keresahan bertambah karena ada bumbu-bumbu ancaman denda 200 persen jika tidak mengikuti program pengampunan pajak.

Bahkan, sebuah petisi menolak tax amnesty dan tagar #TolakBayarPajak juga menjadi viral di media sosial.