EQUITYWORLD FUTURES – Sosok Aburizal Bakrie (Ical) dinilai oleh sebagian kader Partai Golkar, gagal dalam memimpin partai berlambang pohon beringin ini selama dirinya menjabat sebagai Ketua Umum.

Penilaian kader Golkar terhadap gagalnya Ical memimpin Golkar, tercermin dalam rapat pleno yang berlangsung ricuh, sejak Senin (24/11) dan berakhir Selasa (25/11).

Rapat pleno yang digelar di Kantor DPP Golkar di Slipi Jakarta Barat ini dilaksanakan secara tertutup, membahas hal-hal teknis persiapan penyelenggaraan Munas. Ricuh dimulai saat rapat pleno membahas mengenai rencana penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) pada 30 November mendatang di Bali.

Ratusan anggota Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), memasuki ruang rapat dan menuntut dua hal, yakni membatalkan acara Munas pada 30 November mendatang dan segera membentuk panitia Munas yang baru.

Ical, saat dihubungi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, menyatakan tidak setuju pembatalan Munas di Bali, 30 November mendatang. Sedangkan pembentukan panitia Munas yang baru akan dibicarakan kembali.

Sebagai panitia Munas, 30 November, Ical telah menunjuk secara langsung Nurdin Halid sebagai ketua panitia Munas tanpa melalui Musyawarah dan mufakat oleh Fungsionaris serta kader Golkar lainnya.

Nurdin Halid sendiri adalah salah satu tim sukses Ical dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar. Ical kembali maju menjadi ketua umum, setelah menjabat selama 5 tahun. Pesaing Ical lainnya pun mencurigai, adanya kecurangan dan pemilihan secara aklamasi apabila Munas tetap diselenggarakan pada 30 November-3 Desember mendatang.

Keputusan Ical melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada 30 November mendatang, juga dinilai merupakan keputusan sepihak guna melancarkan niatnya kembali menjadi Ketua Umum Golkar.

Sikap Ical yang secara sepihak menetapkan pelaksanaan Munas pada 30 November mendatang di Bali dikecam para pengurus DPP. Mereka yang menolak, akhirnya membentuk presidium penyelamat partai dan mengambil alih kepengurusan partai.

Rapat pleno DPP Golkar yang ditutup Wakil Ketua Umum Theo Sambuaga yang membawa surat mandat dari Ical, kembali dibuka oleh Wakil Ketua Umum Agung Laksono. Agung kemudian mempersilakan para peserta rapat untuk mencapai protes mereka. Bahkan ada pengurus yang meminta Ical dibekukan saja sebagai ketua umum.

Berikut merdeka.com merangkum kondisi Partai Golkar terkini, pertarungan Ical vs Presidium:

1.
Jadwal Munas yang dipercepat

Pokok persoalan perpecahan di tubuh Golkar bersumber dari waktu pelaksanaan Munas. Awalnya kubu penentang Ical mendesak munas dipercepat menjadi Oktober 2014. Sementara Ical ngotot pada keputusannya sesuai hasil Munas di Riau 2009, kepengurusan diberi mandat untuk menggelar munas pada Januari 2015.

Namun, sikap Ical kemudian berubah. Mengaku didesak pengurus DPD II dan DPD I, dia kemudian melalui Rapimnas Golkar di Yogyakarta lalu memutuskan Munas digelar pada 30 November di Bali. Sebaliknya, kubu penentangnya malah mendesak munas digelar bulan Januari saja.

2.
Ical dituding ingin menang aklamasi

 

Salah satu calon ketum Agun Gunandjar Sudarsa menilai, dari awal ada strategi untuk memenangkan Aburizal Bakrie (Ical) secara aklamasi. Salah satu cara yakni dengan mempercepat Munas semula awal tahun 2015 jadi 30 November.

“Betul sekali, ini adalah desain lama yang sudah sejak lama pula saya suarakan, kalau ada desain percepatan munas yang diawali rapimnas untuk aklamasi ARB jadi ketum kembali,” ujar Agun dalam pesan singkat, Kamis (20/11).

Akan tetapi, Agun yakin pemilik suara di Munas yakni DPD I, DPD II dan sayap partai akan berubah pikiran untuk kembali mendukung Ical maju ketua umum. Dia yakin, mereka akan terbuka hatinya untuk tidak memilih kembali Ical jadi ketum.

“Saya yakin para Ketua DPD Prov kabupaten/kota se Indonesia pada saatnya di Munas akan berubah, karena mereka kader-kader partai yang masih punya mata, hati, telinga dan pikiran yang sehat melihat tantangan dan masa depan partai di Pemilu 2019,” tegas Agun.

3.
Penunjukkan Nurdin Halid sebagai SC munas diprotes

 

Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Yorrys Raweyai membobol masuk ruang rapat pleno Partai Golkar. Komandan pasukan loreng kuning ini memprotes Munas Golkar yang akan digelar tanggal 30 November mendatang.

Yorrys dan ratusan anggotanya mencari Nurdin Halid yang dinilainya paling bertanggung jawab sebagai Ketua Steering Commitee Rapimnas Golkar. Rapat pleno pun dihentikan.

“Nurdin Halid bertanggung jawab atas penyelenggaraan Munas tanggal 30 November. Munas harusnya digelar Januari 2015. Bukan bukan 30 November,” teriak Yorrys di DPP Partai Golkar, Senin (24/11).

4.
Bentrok kader AMPG di di DPP Golkar

 

Aksi kekerasan menjadi puncak perseteruan di hari kedua rapat pleno yang berlangsung Selasa (26/11). Massa yang beratribut Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) sore ini saling pukul satu sama lain.

Pantauan merdeka.com, Selasa (25/11), kejadian berawal setelah seratusan orang yang beratribut loreng kuning-hitam khas AMPG pimpinan Yorrys Raweyai datang dan melakukan apel di halaman kantor DPP Partai Golkar. Tak lama kemudian, pasukan berjumlah kurang lebih sama juga datang.

Juga berpakaian loreng-hitam khas AMPG, massa yang datang terakhir tak mau kalah. Mereka juga menggelar apel di halaman DPP Partai Golkar. Tanpa alasan yang jelas, massa yang dibawa Yorrys mendekat ke arah mereka yang sedang apel.

Awalnya massa beratribut sama itu hanya dorong-dorongan, hingga kemudian aksi saling pukul tidak terhindarkan. Kerusuhan meledak sekitar pukul 15.40 Wib. Mereka juga mengambil alat tumpul di sekitar lokasi, seperti kayu, untuk saling hantam. Aksi saling kejar juga terjadi di halaman kantor partai warisan Orde Baru tersebut.

Seperti diberitakan, massa AMPG pimpinan Yorrys kemarin juga membuat ricuh rapat pleno DPP Partai Golkar yang sedianya membahas susunan kepanitiaan Munas yang diselenggarakan 30 November mendatang. Namun, dengan alasan tuntutan tidak dipenuhi, massa merangsek masuk ke dalam ruang rapat dan membubarkan forum yang dipimpin Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) tersebut.
Yorrys tak setuju Munas digelar 30 November karena menduga bakal banyak kecurangan. Apalagi waktu yang mepet dan persiapan minim hanya akan menguntungkan kubu incumbent.

“Ini ada permainan semua. sesuai peraturan sebelumnya, Munas itu Januari,” kata Yorrys yang berseberangan dengan Ical sejak Pilpres ini. Saat itu, Yorrys mendukung Jokowi bukan Ical.

5.
Agung Laksono bentuk presidium penyelamat partai

 

Rapat pleno yang ditutup Ical secara sepihak melalui Waketum Theo Sambuaga dilanjutkan oleh Agung Laksono. Atas dukungan peserta rapat, Agung membentuk presidium penyelamat partai.

Para anggota presidium terdiri dari Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Thohari, Zainuddin Amali, Agus Gumiwang Kartasasmita, Lawrence Siburian, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar Sudarsa, Ibnu Munzir, dan Zainal Bintang.

“Saya kira semua sepakat, Partai Golkar harus dipertahankan eksistensinya dan kebesarannya. Kita harus membuat perubahan untuk nama baik partai ke depannya. Berdasarkan pembicaraan tadi, saya ambil kesimpulan dibentuk presidium penyelamat partai yang apabila saudara-saudara percaya, presidium ini akan saya pimpin dengan anggota-anggotanya,” kata Agung, di DPP Partai Golkar, Selasa (25/11).

Agung menyatakan pelaksanaan Munas, 30 November mendatang tidak sah. “Tugas presidium adalah untuk mengembalikan AD ART penyelenggaraan munas yang dilaksanakan pada Januari 2015. Apabila munas diselenggarakan 30 november itu tidak sah,” ungkap Agung.

Agung mengatakan, presidium ini hanya mengambil alih tugas-tugas DPP untuk menjalankan munas pada bulan Januari.

“Ini sesuai prosedur pembentukan presidium. Kader kami menghendaki ada langkah penyelamatan dan mengembalikan nama baik Partai Golkar. Kita tidak memecat atau membekukan Aburizal Bakrie. Kami melaksanakan tugas-tugas DPP untuk menjalankan munas yang akan diselenggarakan pada bulan Januari,” ujarnya.