EQUITYWORLD FUTURES – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih terbelah dua. Masing-masing antara kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) masih belum akur. Jangankan rapat bareng, masing-masing pun mempunyai pimpinan sendiri-sendiri.

Kedua kubu tak mau mengalah, ibarat anak kecil yang rebutan mainan. KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah menyatakan anggota DPR seperti anak Taman Kanak-kanak (TK). Saat itu, Juli 2001, saat menjelaskan perihal pembubaran kedua pos kementerian itu di hadapan DPR, Gus Dur melontarkan komentar bahwa DPR tak ubahnya taman kanak-kanak.

“Beda DPR dengan taman kanak-kanak memang tidak jelas,” kata Gus Dur ketika itu. Pernyataan itu memunculkan reaksi beragam. Ada yang marah, ada yang menilai Gus Dur gila dan asal berbicara.

Setelah Gus Dur lengser, roda pemerintahan terus berjalan. Ternyata DPR baru kemudian menunjukkan tingkah polah mirip taman kanak-kanak dengan nyaris saling pukul dalam sidang paripurna di DPR.

Dan kini, ucapan mantan Ketua Umum PBNU tersebut kembali terbukti. Berikut ucapan-ucapan Gus Dur yang menyindir anggota Dewan yang terhormat, seperti yang berhasil dihimpun merdeka.com, Rabu (5/11):

1. Menyebut DPR seperti taman kanak-kanak (TK)

 

Gus Dur pernah menyatakan anggota DPR seperti anak Taman Kanak-kanak (TK). Saat itu, Juli 2001, saat menjelaskan perihal pembubaran kedua pos kementerian itu di hadapan DPR, Gus Dur melontarkan komentar bahwa DPR tak ubahnya taman kanak-kanak.

“Beda DPR dengan taman kanak-kanak memang tidak jelas,” kata Gus Dur ketika itu. Pernyataan itu memunculkan reaksi beragam. Ada yang marah, ada yang menilai Gus Dur gila dan asal berbicara.

Setelah Gus Dur lengser, roda pemerintahan terus berjalan. Ternyata DPR baru kemudian menunjukkan tingkah polah mirip taman kanak-kanak dengan nyaris saling pukul dalam sidang paripurna di DPR.

2. DPR bukan TK lagi, tapi melorot jadi anak-anak Playgroup

 

Ketika Gus Dur tidak menjabat sebagai presiden, muncul ketegangan di gedung parlemen. Waktu itu ada perseteruan antara Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan.

Koalisi Kebangsaan anggotanya adalah: Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Damai Sejahtera, plus PKB yang “meninggalkan” fraksi-fraksi lainnya.

Sementara Koalisi Kerakyatan anggotanya: Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi. Perseteruan dua fraksi ini pun langsung menjadi olok-olok Gus Dur.

“DPR sekarang, biarkan saja seperti ini. Termasuk adanya komisi tandingan dari Koalisi Kerakyatan. Karena DPR bukan taman kanak-kanak lagi tetapi sudah melorot menjadi playgroup,” kata Gus Dur.

3. Gus Dur nyentil anggota DPR berjuluk “prof” ternyata “provokator”

 

Kisah ini disampaikan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah. Dia pernah terpingkal-pingkal mendengar guyonan itu saat bertemu Gus Dur. Gus Dur bercerita tentang kawannya dari kampung yang menjadi anggota DPR.

Pada era reformasi, semua orang dimungkinkan menjadi anggota DPR, tidak lagi dari kota, dari kampung, kiai atau preman, semua bisa duduk di kursi parlemen. Teman Gus Dur yang dari kampung itu, sejak menjadi anggota DPR mendapat julukan “prof” dari teman-temannya.

Kisah Chandra ini dimuat dalam buku berjudul: Gus Dur Menertawakan NU. Setelah diselidiki, ternyata julukan “prof” yang dilayangkan teman-temannya itu bukan kepanjangan dari profesor, “tapi profokator,” ujar Gus Dur. Chandra yang mendengar guyonan ini terkekeh-kekeh.

4. Gus Dur sebut DPR berisi orang ‘nggak karu-karuan’

 

Sentilan ini disampaikan oleh Gus Dur saat meresmikan Pondok Pesantren Al Ali STAIN, Malang. Seperti diberitakan koran lokal Bernas, Gus Dur menyebut menyebut DPR isinya orang-orang yang sombong sekali.

“DPR kita isinya orang yang nggak karu-karuan, sombongnya bukan main,” demikian kata Gus Dur menyinggung perilaku DPR berkaitan dengan profesionalismenya, saat ramai isu memorandum II yang akan dijatuhkan DPR kepada Gus Dur saat menjabat presiden ke-4 RI.

Menurut Gus Dur, di mana-mana baik di daerah dan di pusat, sekarang ribut mempersoalkan pertanggungjawaban kinerja Presiden. Anggota DPR, kata Gus Dur, tidak tahu di dalam hukum tata negara pemerintah yang dipimpin Presiden tidak bisa dimintai pertangungjawaban kinerja.

“Ia (presiden) bisa diimpeach atau diadili kalau berkhianat. Lain dari itu tidak ada. Bagaimana kalau kinerjanya korup? Ya, ditanggung sendiri, nanti pada akhir jabatan akan dinilai kinerjanya di muka MPR, dan dalam Pemilu yang akan datang akan kalah,” papar Gus Dur.

Di awal ceramahnya, Gus Dur mengungkapkan ketidakmauannya merespon DPR dan MPR. Menurut Gus Dur, ada yang lebih penting untuk dibicarakan demi masa yang akan datang. Gus Dur menambahkan saat ini banyak maling berpendidikan yang sudah ditahan.