Pasar bebas ASEAN atau biasa disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimulai pada 2015. Daya saing sektor kelautan dan perikanan Indonesia harus lebih ditingkatkan lagi agar Indonesia bisa unggul sebagai maritim.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto. Dia mengingatkan perlunya implementasi pembangunan kelautan dan perikanan perlu melakukan terobosan, semisal lewat pembentukan kementerian koordinator baru bidang kelautan.

“Ini untuk mempercepat pembangunan kelautan dan perikanan. Bentuk terobosan membentuk Menko Kelautan,” ucap Yugi dalam diskusi di Gedung Kadin, Jakarta, Jumat (22/8).

Menurut Yugi, kementerian dan lembaga yang potensial berada di bawah koordinasi Menko Kelautan antara lain adalah Kementerian Maritim dan Logistik Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Pariwisata Bahari dan Ekonomi Kreatif, serta Badan Koordinasi Keamanan Laut atau Sea and Coast Guard.

Selain membentuk Menko Kelautan, mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan lima tahun ke depan perlu dilakukan beberapa strategi. Pertama adalah penguatan peran masyarakat dan dunia usaha serta negara dalam peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan.

“Harus ada penguatan sumberdaya, logistik, transportasi laut dan teknologi. Pemerintah juga harus memperkuat regulasi yang ada dan eksekusi pembangunan kelautan dan perikanan,” tegasnya.

Yugi mengharapkan ke depannya distribusi ikan antar wilayah di Indonesia lebih bisa merata dan pembangunan sentra sentra produksi dapat lebih baik dengan dilengkapi cold storage yang memadai serta harus ada penerapan kelola sistem logistik ikan nasional yang tepat.

“Dengan begini kita targetkan perikanan budi daya dan tangkap bisa mencapai 38,2 juta ton di 2019 dan menjadi salah satu komoditi ketahanan pangan nasional.”

Pemanfaatan sumber daya kelautan dipercaya akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional di masa mendatang. “Makanya harus ada upaya penguatan peran dunia usaha, pemerintah, nelayan, pembudidaya hingga semua pihak yang terkait,”.