Hanya Indonesia dan Kanada punya UU Kelautan

Hanya Indonesia dan Kanada punya UU Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sharif C. Sutardjo sumringah dengan pengesahan UU kelautan oleh DPR pada 29 September 2014. Padahal, wacana pembentukan UU kelautan disebut-sebut sudah ada sejak menteri kelautan pertama yaitu Sarwono.

“KKP mendapatkan pengesahan UU Kelautan DPR. UU ini sudah ditunggu lebih 10 tahun. Wacana sudah ada semenjak dari Pak Sarwono membuat UU ini. Tahun 2014 ini baru berhasil menjadi UU yang sah,” ucap Cicip dalam acara Ocean Investment Summit di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (1/10).

Cicip menegaskan, hanya Indonesia dan Kanada yang mempunyai UU Kelautan. Negara adidaya Amerika saja tidak memiliki UU semacam ini dan hanya menggunakan Ocean Policy yang sama dengan China.

“UU ini yang hanya diberlakukan di dua negara. Ini memayungi UU yang ada dan berkaitan dengan 14 kementerian lembaga terkait. Sangat penting mengurus tata kelola laut dan memberi kepastian hukum pada investor,” tegasnya.

Dalam UU baru ini, ada penegasan Indonesia sebagai negara kepulauan dan perairan yuridiksi serta kontinen. Dengan ini Indonesia bisa memanfaatkan kawasan laut lepas serta dasar laut internasional. Indonesia akan menambah peran di laut lepas dan laut internasional.

“UU kelautan mengakomodir isu strategis penetapan zona tambahan, pengembangan pengelolaan sumber daya laut serta aturan investasi kerjasama internasional secara bilateral maupun multilateral,” tutupnya.

ewfsmg

PERHATIAN!
MANAGEMEN PT. EQUITYWORLD FUTURES (PT EWF) MENGHIMBAU KEPADA SELURUH MASYARAKAT UNTUK LEBIH BERHATI-HATI TERHADAP BEBERAPA BENTUK PENIPUAN YANG BERKEDOK INVESTASI MENGATASNAMAKAN PT SGB DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK ATAUPUN SOSIAL MEDIA. UNTUK ITU HARUS DIPASTIKAN BAHWA TRANSFER DANA KE REKENING TUJUAN (SEGREGATED ACCOUNT) GUNA MELAKSANAKAN TRANSAKSI PERDAGANGAN BERJANGKA ADALAH ATAS NAMA PT. EQUITYWORLD FUTURES , BUKAN ATAS NAMA INDIVIDU