Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sharif C. Sutardjo sumringah dengan pengesahan UU kelautan oleh DPR pada 29 September 2014. Padahal, wacana pembentukan UU kelautan disebut-sebut sudah ada sejak menteri kelautan pertama yaitu Sarwono.

“KKP mendapatkan pengesahan UU Kelautan DPR. UU ini sudah ditunggu lebih 10 tahun. Wacana sudah ada semenjak dari Pak Sarwono membuat UU ini. Tahun 2014 ini baru berhasil menjadi UU yang sah,” ucap Cicip dalam acara Ocean Investment Summit di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (1/10).

Cicip menegaskan, hanya Indonesia dan Kanada yang mempunyai UU Kelautan. Negara adidaya Amerika saja tidak memiliki UU semacam ini dan hanya menggunakan Ocean Policy yang sama dengan China.

“UU ini yang hanya diberlakukan di dua negara. Ini memayungi UU yang ada dan berkaitan dengan 14 kementerian lembaga terkait. Sangat penting mengurus tata kelola laut dan memberi kepastian hukum pada investor,” tegasnya.

Dalam UU baru ini, ada penegasan Indonesia sebagai negara kepulauan dan perairan yuridiksi serta kontinen. Dengan ini Indonesia bisa memanfaatkan kawasan laut lepas serta dasar laut internasional. Indonesia akan menambah peran di laut lepas dan laut internasional.

“UU kelautan mengakomodir isu strategis penetapan zona tambahan, pengembangan pengelolaan sumber daya laut serta aturan investasi kerjasama internasional secara bilateral maupun multilateral,” tutupnya.