EQUITYWORLD FUTURES – Rapat penyempurnaan dokumen APBD hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih berlangsung hingga Kamis (19/3/2015) ini. Pemerintah Provinsi DKI dan juga DPRD DKI akan bertemu sekali lagi dalam rapat penyempurnaan yang terakhir ini.

“Besok (hari ini) rapat di ruang pola Bappeda (Badan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah) dan harus dilaksanakan terbuka,” ujar Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi di gedung DPRD DKI, kemarin, Rabu (18/3/2015).

Rapat penyempurnaan APBD pun sudah berlangsung sejak Senin (16/3/2015). Rapat diawali oleh rapat internal badan anggaran DPRD DKI saja. Rapat dilanjutkan pada Selasa (17/3/2015) dan Rabu dengan menghadirkan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), jajaran SKPD, serta anggota badan anggaran DPRD DKI. Selama dua hari tersebut, rapat dilakukan di ruang serbaguna gedung DPRD DKI.

Sementara hari ini, pembahasan RAPBD 2015 akan dilaksanakan di Ruang Pola Bappeda Blok G Balai Kota, sekitar pukul 08.00. Sekretaris Daerah DKI Saefullah juga mengatakan bahwa kunci e-budgeting akan dibuka dan diisi bersama Pemprov DKI juga DPRD DKI, hari ini.

“Kita sih pengennya sudah input (anggaran) besok. Nanti kita input terus di-print. Kalau mereka (DPRD) setuju, tinggal paraf,” kata Saefullah, Rabu.

Anggaran yang akan diinput di sistem e-budgeting adalah APBD hasil evaluasi dari (Kemendagri) yang sudah disepakati Pemprov DKI serta DPRD. APBD yang dievaluasi Kemendagri merupakan APBD versi Pemprov DKI yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam e-budgeting.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun berjanji bakal buka-bukaan dalam pembahasan RAPBD bersama tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Kamis (19/3/2015). Basuki mengaku telah menginstruksikan TAPD untuk membuka e-budgeting dan menunjukkan kepada DPRD.

“Saya sudah kasih briefing, kami kan ada (sistem) e-budgeting. Jadi, nanti kami pasang pakai proyektor, dan ketahuan program itu dimasukin atau dicoret siapa,” kata Basuki di Balai Kota, Rabu.

Ia mengaku telah mengundang DPRD DKI datang dalam pembahasan pada esok hari. Hal itu dilakukan agar pihak DPRD DKI tak lagi menuding RAPBD tidak dibahas bersama kedua belah pihak.