EQUITYWORLD FUTURESMasih ingatkah anda dengan istilah “Negara Auto Pilot“? Istilah ini mengemuka tahun lalu dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Maksud “Negara Auto Pilot” adalah pemerintahan yang berjalan tanpa perlu ada pemimpinnya atau pengendalinya.

Di dalam pemerintahan SBY, beberapa pengamat menilai jalannya pemerintahan saat itu lebih dikarenakan sistemnya yang berjalan, bukan karena adanya kehadiran pemimpin atau pilot. Ketika itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,5 % dinilai juga karena adanya gerakan dari pasar yang berjalan sendiri tanpa ada kawalan kebijakan dari pemerintah.

Negara sempat dikritisi ketika harga-harga melambung karena mekanisme pasar, namun tidak ada langkah yang dilakukan oleh pemimpin terkait. Pemimpin, atau yang di sistem pemerintahan disebut presiden, menteri, gubernur, bupati hingga walikota tidak bergerak mengarahkan pesawat kembali ke arah yang benar.

Adapun auto pilot lebih dikenal di sistem navigasi, ia adalah sebuah sistem mekanikal, elektrikal, atau hidraulik yang memandu sebuah kendaraan tanpa campur tangan dari manusia. Umumnya negara auto pilot dihubungkan dengan pesawat, tetapi auto pilot juga digunakan di kapal dengan istilah yang sama.

Seorang pilot pesawat atau nahkoda kapal biasanya mengaktifkan mode auto pilot pada ketinggian atau situasi tertentu. Penumpang pun tidak sadar bahwa pesawat itu tidak dalam kendali si pilot.

Di dalam penerbangan atau kapal, jika dalam keadaan negara auto pilot, sistem ini tidak akan bertahan andaikata terjadi badai. Pesawat dan kapal akan terombang-ambing ke segala arah. Di saat inilah dibutuhkan pengendalian manusia, bukan lagi sistem.

Disimpulkan, auto pilot adalah kondisi tanpa adanya kehadiran seorang pemimpin, karena sistem sudah berjalan dengan otomatis.

Kondisi saat ini dirasa seperti belum ada campur tangan atau kendali dari pemimpin. Pasar nyatanya masih bergerak, kementerian masih berjalan, pegawai masih bekerja seperti biasanya, semua berjalan normal seperti apa adanya.

Padahal, Presiden Joko Widodo sepekan ini belum juga mengumumkan struktur kabinetnya. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat pun belum menetapkan unsur teknis mereka, alat kelengkapan DPR dan komisi, sejak dilantik 1 Oktober kemarin. (Baca: Pengumuman Kabinet Jokowi Baru Bisa Dilakukan Pekan Depan?)

Presiden masih sibuk menyeleksi para pembantunya, karena itu dia belum bisa membuat kebijakan yang dirasakan oleh rakyatnya secara langsung. Karena itu, di kementerian pun tidak ada yang dapat membuat kebijakan yang berdampak, karena tidak ada menterinya.

Negara nyatanya tetap berjalan tanpa kehadiran pemimpinnya, mungkin rakyat tidak merasakan, karena sistem sudah berjalan. Jika memang itu yang terjadi saat ini, apa gunanya pemimpin? Karena negara sudah berjalan dengan sendirinya, rakyat pun akhirnya melakukan aktivitas seperti biasanya.

Lalu, sampai kapan negara ini berjalan dengan sendirinya, tanpa kehadiran pemimpinnya? Sampai kapan pula negara ini bertahan ketika terjadi badai yang mengombang-ambing menuju kehancuran.