Bagi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo pertarungan menghadapi Jokowi-JK belum selesai. Justru Hashim kini punya amunisi baru untuk menghadapi Presiden terpilih Joko Widodo.

Kali ini medan pertempuran berbeda bukan seperti pada pilpres lalu. Medan perang kini beralih ke parlemen. Lewat parlemen, Hashim akan mengusik Jokowi.

Adik Prabowo Subianto ini mengaku masih kesal dengan Jokowi. Sebab, Jokowi pernah berjanji pada dirinya untuk tetap menjadi gubernur DKI dan tidak menjadi calon presiden. “Sejujurnya, kami tidak dapat menerima (kekalahan itu)” kata Hashim dalam wawancara dengan Wall Street Journal, Selasa (7/10) lalu.

“Saya dan kakak saya tidak berada dalam suasana hati yang baik untuk beberapa waktu. Kami merasa telah dicurangi. Tapi, tak masalah. Aturan mainnya seperti itu, dan kami menerimanya,” imbuhnya.

Koalisi Merah Putih (KMP) penyokong pasangan Prabowo-Hatta pada pilpres lalu masih solid hingga kini. Bahkan semakin kompak dan berlanjut ke DPR dan MPR.

Pimpinan DPR saat ini sudah dikuasai oleh KMP. Ketua DPR Setya Novanto (Golkar), Wakil Ketua DPR; Fahri Hamzah (PKS), Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), dan Taufik Kurniawan (PAN). Sementara di MPR, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR; Hidayat Nur Wahid (PKS), Mahyuddin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), dan Oesman Sapta Odang (DPD).

Selain menguasai pimpinan DPR dan MPR, fraksi yang tergabung dalam KMP juga akan menyapu bersih posisi pimpinan di komisi DPR. Ada 11 komisi di DPR.

Hashim akan menjadikan KMP sebagai senjata untuk menggembosi kekuatan Jokowi. “Tujuan kami jangka panjang dalam lima tahun ke depan adalah menjadi oposan aktif dan membangun,” kata Hashim.

“Ya, Jokowi, ada harga yang harus dibayar,” tegas Hashim.

Menguasai DPR dan MPR membuat kubu Prabowo bisa memainkan konfigurasi politik di parlemen. Dengan menguasai mayoritas kursi di parlemen, KMP dengan mudah memainkan strategi politik menghadapi pemerintah di bawah Jokowi. Koalisi ini akan mengajukan veto 100 posisi penting yang berada dalam kewenangan presiden. Di antaranya Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, para anggota Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

“Kami berpengaruh dalam menentukan siapa yang akan duduk dalam (posisi-posisi itu)” kata Hashim.

Pengajuan calon Kapolri misalnya, peran DPR sangat menentukan. Dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 11 mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

UU itu mengatur, presiden tidak bisa serta merta mengangkat Kapolri. Presiden harus mendapat persetujuan DPR. UU No 2 Tahun 2002 Pasal 11 ayat (1) menyebutkan “Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Ayat (2) menyebutkan, “Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh presiden kepada DPR disertai dengan alasannya. Sedangkan ayat (3) menyebutkan, Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat,.

Sementara dalam ayat (4) menyebutkan; “Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat”.

Aturan itulah yang bisa dijadikan celah DPR untuk memainkan politik. Jika calonnya tidak cocok bagi anggota dewan, calon Kapolri tersebut bisa dimentahkan.

Tidak hanya Kapolri, pengangkatan Panglima TNI juga melalui proses yang sama. Harus lewat DPR terlebih dahulu. Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 13 mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI.

Pada Pasal 13 ayat (2) berbunyi; “Panglima diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Ayat (5) menyebutkan; “Untuk mengangkat Panglima, Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Kemudian ayat (7) mengatur bila DPR tidak menyetujui calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, maka Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti.

Pengamat politik Centre for Strategic of International Studies (CSIS) Arya Fernandes khawatir nantinya KMP menolak mentah-mentah calon Kapolri dan Panglima TNI pilihan Jokowi. “Kalau perebutan kepemimpinan bisa saja akan direbut oleh KMP, soal Kapolri dan Panglima TNI misalnya. Karena Kapolri, Panglima TNI harus lewat DPR lewat fit and proper test dulu. Kemudian tanda petik memaksa pemerintah atau memaksa Jokowi agar mengusulkan nama yang disetujui mereka saja. Mungkin itu caranya,” kata Arya kepada merdeka.com.