EQUITYWORLD FUTURES – Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS), Soleman Ponto, mengatakan, intelijen tidak perlu memiliki kewenangan untuk menangkap pelaku tindak kejahatan.

Menurut dia, intelijen seharusnya berada pada ranah menjalankan aturan.

“Intelijen bermainnya di ranah aturan, bukan mengubah aturan,” kata Soleman, di Jakarta, Selasa (19/1/2016).

Soleman mengatakan, intelijen harus jeli mengatur strategi dalam melakukan tugasnya. Selain itu, lanjut dia,  Badan Intelijen Negara (BIN) juga harus memiliki kerja sama yang baik dengan kepolisian, khususnya dalam menangani terorisme.

Kewenangan menangkap

Sebelumnya Kepala BIN Sutiyoso mengusulkan agar BIN diberikan kewenangan dalam menangkap dan menahan pelaku terorisme.

“Jika ingin penanganan terorisme di Indonesia lebih memberikan rasa aman, perlu perbaikan di dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme. Di mana BIN diberikan kewenangan yang lebih yaitu penangkapan dan penahanan. Tentu kita tetap menyeimbangkan antara HAM dan lainnya,” ujar Sutiyoso, pekan lalu.

Ia menilai, UU Intelijen dan UU Terorisme saat ini belum memberikan kewenangan maksimal bagi BIN dalam memberantas terorisme.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan usulan tersebut.

Sementara, revisi undang-undang terorisme terus diupayakan agar aparat dapat melakukan pencegahan aksi terorisme.