EQUITYWORLD FUTURES – Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah mendapat informasi utuh mengenai rekaman percakapan antara orang-orang yang diduga Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid, dan bos PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Pramono menegaskan bahwa Presiden tidak perlu melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dan memilih menyerahkan penyelesaian kasus tersebut kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Presiden tidak perlu konfirmasi kepada siapapun,” kata Pramono, saat ditanya apakah Jokowi sudah mengkonfirmasi isi percakapan dalam rekaman kepada Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/12/2015).

Sebagaimana isi rekaman pembicaraan yang diperdengarkan dalam sidang MKD, nama Luhut termasuk yang paling banyak disebut.

Dalam rekaman pembicaraan itu, Luhut dianggap sebagai figur penting yang dapat memuluskan perpanjangan kontrak karya Freeport.

Selain mengenai Luhut, Pramono Anung juga menyatakan bahwa Jokowi tidak perlu berkomunikasi dengan Setya Novanto untuk mengklarifikasi isi rekaman tersebut.

Menurut Pramono, hal yang terpenting saat ini adalah bagaimana MKD mampu mengungkap dugaan persekongkolan orang-orang yang disebut dalam rekaman itu berkaitan dengan renegosiasi dan pembagian saham Freeport.

“Presiden menghormati, menghargai. Beliau tentu tidak harus berkomunikasi (dengan Setya), kenapa harus berkomunikasi? Tetapi bahwa persoalan yang perlu diungkap itu jadi hal yang penting,” pungkas Pramono.

Luhut sebelumnya mengaku ingin memberikan penjelasan pada sidang MKD. Ia ingin menjelaskan pertemuannya dengan Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMorran James Robert Moffet atau Jim Bob pada 2012.

Hal itu turut terungkap dalam rekaman pembicaraan soal renegosiasi kontrak Freeport.

“Saya malah senang jika dipanggil MKD, biar tuntas semuanya,” kata Luhut, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (2/12/2015).