EQUITYWORLD FUTURES – Kemacetan kini susah tidak bisa dilepaskan dari Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Meskipun terletak di pinggiran kota, kondisi lalu lintasnya nyaris tak berbeda dengan jalan-jalan di tengah kota seperti Jalan Gatot Subroto, MH Thamrin, Sudirman, ataupun Rasuna Said. Kondisi ini terjadi sejak kawasan itu tumbuh menjadi pusat perkantoran baru di Jakarta,

Perbedaanya hanya terletak pada perencanaan penyediaan sarana transportasi massal yang laik. Bila jalan-jalan tengah kota telah dilayani dan direncanakan akan disediakan sarana transportasi massal yang laik, baik yang berbasis rel maupun jalan raya, tidak demikian dengan Jalan TB Simatupang.

Sejauh ini, belum ada sama sekali rencana dari pemerintah untuk membangun sarana transportasi massal laik di kawasan yang terletak di wilayah selatan Jakarta itu.

Perencanaan pemerintah terkait pembangunan transportasi massal, yang diatur dalam program pengembangan pola transportasi makro, hanya menyinggung soal penyelesaian 15 koridor transjakarta, dan pembangunan mass rapid transit (MRT) untuk rute selatan-utara dan timur-barat. Dari semuanya itu,  tak satu pun yang akan dilakukan di Jalan Simatupang.

“Padahal harusnya pengembangan transportasi massal bukan hanya di tengah kota, melainkan di pinggiran kota,” kata pengamat tata kota Nirwono Yoga kepada Kompas.com, Minggu (15/3/2015).

Nirwono berpandangan, bila dalam beberapa tahun ke depan pemerintah tak juga memiliki perencanaan terkait penyediaan sarana transportasi massal di TB Simatupang, bukan tidak mungkin akan terjadi kemacetan total di kawasan itu.

Macet total

Menurut Nirwono, ancaman kemacetan total di Jalan TB Simatupang bukan isapan jempol belaka. Sebab, saat ini kedua sisi ruas Jalan TB Simatupang hanya memiliki dua lajur. Bila dicermati, kata Nirwono, dari dua lajur yang tersedia di Jalan TB Simatupang, hanya satu yang berfungsi dengan baik untuk lalu lintas kendaraan. Itu pun dengan  catatan jalan dalam situasi tidak macet.

“Hanya dua lajur. Lajur kiri sudah tersita untuk keluar masuk kendaaraan (dari gedung sekitar), maupun untuk kopaja metromini berhenti. Praktis hanya lajur kanan yang bisa digunakan. Tapi kan semakin hari jumlah kendaraan semakin meningkat,” ujar dia.

Dengan fakta tersebut, Nirwono menilai penggunaan kendaraan pribadi tidak akan lagi bisa diandalkan. Dan cara yang harus dilakukan adalah dengan membangun sarana transportasi massal.

“Kalau tidak,  bukan tidak mungkin nantinya kita akan melihat sepanjang Jalan TB Simatupang, mulai dari TMII sampai ke arah Bintaro, akan jadi parkir kendaraan (macet total),” ucap Nirwono.

Perhatian pemerintah

Menurut Nirwono, sudah saatnya pemerintah memberi perhatian terhadap Jalan TB Simatupang, terkait penyediaan sarana transportasi massal. Untuk menyiasati tingginya harga pembebasan lahan, kata dia, pemerintah dapat memanfaatkan lahan pembatas di jalan tol lingkar luar (Jakarta Outer Ring Road/JORR).

“Pemprov DKI, Jasa Marga, dan PT KAI bisa dipertemukan untuk pengembangan jalur kereta di atas jalan tol, memanfaatkan lahan yang ada di tengah jalan,” papar dia.

Nirwono menilai, pembangunan jalur kereta layang di tengah jalan tol merupakan solusi terbaik. Sebab, ia menganggap infrastruktur tersebut sudah tidak mungkin lagi bisa dibangun di atas Jalan TB Simatupang, yang saat ini sudah tampak terlihat “menyempit”, seiring dengan kehadiran gedung-gedung yang ada di sekitarnya.

Bila wacana itu bisa diwujudkan, Nirwono yakin kemacetan total di Jalan TB Simatupang bisa dihindari.

“Harus dikerjakan dalam 1-3 tahun ke depan. Kenapa? Karena dalam tiga tahun ke depan jalan tol lingkar luar maupun jalan TB Simatupang tidak akan mampu (menampung kendaraan) dan macet total,” pungkas Nirwono.