EQUITYWORLD FUTURES – Keputusan pemerintah menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berbuah ancaman politik dari DPR. Terutama dari fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Anggota DPR yang tergabung dalam KMP ini bersuara lantang akan mengajukan hak interpelasi pada Presiden Joko Widodo. Mereka akan meminta penjelasan pada Jokowi mengapa menaikkan harga BBM bersubsidi.

Sejak kemarin diedarkan, sudah ada 18 anggota dewan dari KMP yang meneken usulan interpelasi. Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR Bambang Soesatyo mengklaim akan ada 325 anggota DPR menandatangani dukungan menyatakan hak interpelasi.

Bagaimana sikap pemerintah menanggapi ancaman DPR ini, berikut ulasan merdeka.com, Selasa (25/11):

1.
Jokowi tak gentar hadapi interpelasi

Koalisi Merah Putih tengah menggalang dukungan untuk menginterpelasi Presiden Jokowi. Mereka ingin memanggil Jokowi untuk meminta keterangan terkait kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM.

Jokowi mengaku merasa aneh dengan panggilan DPR tersebut. Menurutnya dia baru saja menjalankan tugas, sudah dipanggil ke DPR.

“Baru sebulan kerja dipanggil-panggil, apa sih?” sahutnya.

Tak hanya itu, Jokowi nampak santai meski pemerintahannya terancam diinterpelasi oleh DPR pasca menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurutnya pemerintah sebelumnya juga menaikkan BBM berkali-kali.

“Berapa puluh kali kita naikkan BBM, apa pernah interpelasi itu?” tanya Jokowi.

2.
JK santai di tengah ancaman intepelasi

DPR berencana menggunakan hak interpelasi kepada presiden atas keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Terkait hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla terlihat santai.

Dia mengatakan akan menjawab pertanyaan para anggota dewan dewan apabila hak interpelasi digunakan.

“Interpelasi kan bertanya, akan kita jawab,” tegas JK di Kantor Pos Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (19/11).

JK mengatakan, pemerintah akan hadir apabila diminta DPR. Namun, apakah Presiden dan Wakil Presiden akan memenuhi undangan hadir di DPR secara langsung atau diwakili menteri terkait, JK tidak menjawab.

“Pasti pada waktunya diminta kita akan penuhi,” tutur JK.

3.
Presiden belum siapkan materi khusus hadapi DPR

Rencana interpelasi ini membuat tensi politik antara pemerintah dan DPR semakin memanas. Menanggapi rencana DPR itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Jokowi tidak melakukan persiapan khusus untuk menghadapi wacana interpelasi DPR.

“Hingga saat ini belum pernah ada pembicaraan itu (interpelasi DPR). Saya belum mendapatkan arahan dari Presiden mengenai hal itu,” kata Pratikno di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, seperti dilansir dari Antara, Senin (24/11).

Presiden, kata dia, juga belum pernah membuat pertemuan secara khusus dengan seluruh kementerian untuk membahas wacana interpelasi tersebut. “Mungkin dengan satu, dua kementerian sudah tapi tidak sampai mengumpulkan seluruh kementerian membicarakan hal itu,” kata dia.

Menurut Pratikno, hingga saat ini Presiden Jokowi masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa, yakni berkoordinasi dengan seluruh kementerian secara rutin dengan fokus percepatan program pemerintah. “Hari-hari selalu disibukkan dengan percepatan program pemerintah yang sudah dicanangkan,” kata mantan Rektor UGM itu.

4.
Sudah 18 anggota DPR teken interpelasi

Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih di DPR akhirnya sepakat untuk mengajukan interpelasi kepada Presiden Jokowi. KMP bakal memanggil Jokowi ke DPR untuk menjelaskan mengapa menaikkan BBM subsidi yang berdampak pada rakyat kecil.

Inisiator dari hak interpelasi ini yaitu M Misbakhun dari Golkar, Desmond Junaedi dari Gerindra, Yandri Susanto dari PAN, Eki Muharram dari PKS. Sejauh ini, KMP sudah berhasil membubuhkan 18 tanda tangan anggota DPR yang setuju interpelasi.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Ade Komarudin mengatakan, pihaknya sudah banyak mendengar keluhan rakyat terkait kenaikan BBM. Oleh sebab itu, Fraksi Golkar, Gerindra, PAN dan PKS sepakat memfasilitasi anggotanya yang ingin mengajukan interpelasi ke Jokowi.

“Kami sepakat seluruh pimpinan fraksi untuk memfasilitasi hak anggota untuk mempertanyakan kenaikan BBM,” ujar Ade di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/11).

Hadir dalam jumpa pers tersebut, Politikus PAN Yandri Susanto dan Totok Daryanto. Kemudian Gerindra diwakili oleh Desmond Junaidi Mahesa, Golkar dipimpin langsung oleh Ade Komaruddin dan Bambang Soesatyo. Sementara PKS dipimpin oleh ketua fraksinya, Jazuli Juwaini dan Aboe Bakar Alhabsy.

“Kami sepakat anggota yang inisiasi untuk menandatangani terhadap kebijakan ini kami memfasilitasi hak tersebut. Rabu besok hak itu akan disampaikan seperti yang dilaporkan,” kata Ade lagi.