EQUITYWORLD FUTURES – Belum genap dua bulan menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan, Susi Pudjiastuti sudah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis. Di antaranya adalah moratorium izin kapal asing baru serta pelarangan pemindahan muatan kapal di tengah laut atau transhipment.

Susi pernah menyebut kebijakan yang dia keluarkan selama ini mendapat respon baik dari semua pihak termasuk kalangan pengusaha. “(Larangan) transhipment ini mendapat respon yang baik dari kalangan pengusaha,” ucap Susi kala bertemu pimpinan media massa di Kantornya, Jakarta, Senin (1/12).

Merasa belum puas dengan kebijakannya ini, Susi bahkan meminta Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan regulasi dasar hukum, terutama untuk memberantas ilegal fishing dan pelarangan pemindahan muatan di tengah laut.

“Amerika saja membuat instruksi presiden Juni tahun ini, sekalipun negara ketahanan lautnya kuat,” kata Susi.

Susi sangat yakin dengan kebijakannya ini membawa kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia.Moratorium izin kapal baru untuk menjaga hasil laut Indonesia agar tidak di eksploitasi secara tidak sehat. Kemudian pelarangan transhipment tengah laut agar tidak ada pencurian ikan yang tidak terdata.

Namun demikian, kebijakan Susi ini ternyata menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Satu pihak mendukung penuh kebijakan Menteri Susi, namun ada yang merasa dirugikan atas kebijakan ini, terutama pengusaha lokal.