Royal Bank of Scotland (RBS) mengaku mendapat banyak pertanyaan dari klien mereka apakah Presiden Terpilih Joko Widodo berani menaikkan harga Bahan Bakar Minyak. Bank asing ini meyakinkan para investor yang rata-rata dari luar negeri itu, bahwa pemimpin baru Indonesia bisa menjalankan reformasi struktural ini awal 2015.

Kepala Ekonom Asia Tenggara RBS Vaninder Singh menyatakan, pihaknya optimis Jokowi tidak ragu-ragu mengurangi beban subsidi, walaupun mungkin bukan tahun ini. Masalahnya justru kini terletak pada bagaimana cara kebijakan tidak populer itu dijalankan.

Dia menilai presiden ketujuh Indonesia itu bisa meniru kebijakan India. Pemerintah Negeri Sungai Gangga juga mengalami masalah subsidi BBM. Tahun lalu, harga BBM di India akhirnya dinaikkan perlahan-lahan, supaya tidak muncul inflasi parah.

“Kenaikan harganya dibikin sangat ringan, barangkali cuma lima Rupee per bulan selama hampir setahun. Itu akhirnya mengurangi tekanan pada inflasi dan menjaga daya beli masyarakat,” kata Singh dalam paparan prediksi ekonomi Indonesia 2015 di Jakarta, Selasa (16/9).

Isu penyehatan anggaran yang terbebani subsidi BBM akan jadi ujian pertama Jokowi di awal menjabat. Terutama bagi investor asing yang hendak menanamkan modal di Indonesia, karena mereka khawatir melihat defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan akibat subsidi energi.

Singh mengingatkan karakteristik Indonesia yang luas dan padat penduduk di beberapa wilayah, mungkin sistem Bantuan Langsung Tunai akan tetap diperlukan. Supaya jumlah penerima bantuan tidak terlalu besar, maka penaikan bertahap pelan-pelan amat membantu pemerintah.

“Karena secara kalkulasi, bisa diperkirakan dalam penaikan pertama berapa jumlah penerima bantuan kartu jaminan sosial tersebut. Tidak perlu anggaran yang terlalu besar,” ujarnya.

Selain itu, dengan penaikan bertahap dalam jangka waktu tertentu maka inflasi akan terjaga sampai akhir 2015. Singh mengutip pernyataan Jokowi yang sempat menyinggung subsidi akan dihapus sepenuhnya pada tahun keempat menjabat.

“Itu sinyal yang penting. Karena penyesuaian subsidi tidak perlu dramatis, tapi yang penting konsisten. Dengan demikian pasar akan menyesuaikan sejak jauh-jauh hari sehingga dampaknya terhadap konsumen minimal.”

RBS memperkirakan Jokowi tidak akan langsung menaikkan harga BBM selepas dilantik sampai akhir tahun nanti. Kalaupun dia berkomitmen menaikkan harga premium dan solar, maka kenaikannya maksimum cuma 10 persen.

Bank asal Skotlandia yang sudah 190 tahun beroperasi di Tanah Air ini menilai Indonesia butuh kenaikan harga BBM 20 persen, supaya APBN punya ruang untuk pembangunan infrastruktur.