Sektor perumahan rakyat selama ini dipandang sebelah mata dan belum diurus dengan baik. Kekurangan pasokan atau backlog perumahan sudah mencapai lebih dari 15 juta unit, dan diprediksi terus bertambah setiap tahun.

Sektor perumahan rakyat ke depannya perlu ditangani serius oleh Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) yang benar-benar mengetahui akar persoalan dan jalan keluar untuk mengatasi situasi ‘darurat’ rumah rakyat.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda berharap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak lagi menganggap masalah perumahan rakyat sebagai program pinggiran.

Sosok menpera nantinya harus mengetahui persoalan perumahan rakyat secara menyeluruh, punya pengalaman mengurusi perumahan rakyat, serta telah membuktikan diri memperjuangkan perumahan rakyat. Bukan tokoh politik untuk memenuhi jatah partai politik (parpol) pendukung.

“Untuk mengetahui inti masalah perumahan rakyat ini, maka Jokowi-JK harus didampingi oleh para profesional dalam mengembang tugas-tugasnya. Harus diingat bahwa penyediaan rumah merupakan tanggung jawab negara dan itu adalah amanah UUD 1945,” ucap Ali di Jakarta, Kamis (9/10).

Pakar Kebijakan Publik, Andrinof A Chaniago sependapat. Sebaiknya Menteri Perumahan Rakyat berasal dari kalangan profesional karena lebih mengetahui akar persoalan di dan tidak memiliki konflik kepentingan.

Profesional yang dimaksud bisa dari berbagai kalangan seperti akademisi, birokrat atau juga pelaku bisnis.

“Profesional tahu akar persoalan dan diharapkan lebih cepat menyelesaikan persoalan. Yang jelas kepentingan mereka lebih sedikit bahkan sempit sekali,” tambahnya.