EQUITYWORLD FUTURES – Presiden Joko Widodo meminta seluruh aparat penegak hukum untuk aktif memetakan dan mencegah segala potensi konflik dalam pelaksanaan pilkada serentak.

Jokowi tidak ingin konflik terjadi karena luput dari pantauan.

“Semua jajaran keamanan saya minta siap siaga menjaga keamanan selama pilkada, dan aparat jangan berperan seperti pemadam kebakaran, petakan gangguan, lakukan antisipasi agar gangguan pilkada dapat dicegah,” kata Jokowi saat membuka Rakornas Pilkada Serentak, di Ecovention, Ancol, Jakarta, Kamis (12/11/2015).

Instruksi itu ditujukan Jokowi untuk jajaran TNI-Polri di tingkat pusat, Provinsi, dan kabupaten/kota. Ia juga memberikan instruksi yang sama kepada Badan Intelijen Negara.

Jokowi mengatakan, pilkada serentak tahun 2015 merupakan momentum untuk menegaskan kedewasaan masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi.

Selain itu, ia menilai bahwa masyarakat sangat berharap agar pelaksanaan pilkada dapat berjalan aman, adil, dan menghasilkan kepala daerah yang sesuai dengan harapan.

“Semua harapan rakyat berada di pundak kita semua. Jangan sampai embrio (gangguan) yang kecil menjadi besar, menjadikan kita semuanya malu. Lakukan pencegahan cepat sebelum embrio membesar,” kata Presiden.

Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti sebelumnya mengingatkan seluruh jajaran kepolisian untuk tidak menganggap sepele pengamanan berbagai tahapan pemilihan kepala daerah.

“Kita tidak boleh ‘underestimate’ bahwa penyelenggara pilkada bisa diamankan dengan baik. Semuanya harus disiapkan,” kata Badrodin dalam Apel Luar Biasa Kesiapan Pengamanan Pilkada di lapangan Mako Satuan Brimob Polda Sumut di Medan, Rabu (28/10/2015), seperti dikutip Antara.

Menurut Kapolri, jajaran kepolisian harus melaksanakan upaya maksimal untuk memastikan seluruh tahapan pilkada berjalan aman dan lancar.

Untuk menjalankan tugas dengan baik, berbagai persiapan harus dilakukan dengan menghilangkan sikap yang menganggap pelaksanaan pilkada akan aman meski tanpa pengamanan dari Polri.