EQUITYWORLD FUTURES – Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menilai, politik uang dalam pilkada cenderung lebih banyak terjadi dibandingkan saat pemilihan presiden ataupun pemilihan legislatif.

Menurut Masykurudin, pada gelaran pilpres dan pileg 2014, rata-rata praktik politik uang baru sebatas isu yang sulit ditemukan buktinya.
“Tetapi pilkada sekarang, di hari H pun banyak pihak yang langsung mendapatkan buktinya, mendapatkan jumlah, ada nilai totalnya bahkan sampai puluhan juta,” tutur Masykurudin di Jakarta, Rabu (9/12/2015).

Bahkan, lanjut dia, ada pelaku politik uang yang tertangkap tangan di daerah. Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), operasi tangkap tangan dilakukan Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah bersama kepolisian setempat.

Penangkapan ini berkaitan dengan pembagian formulir C6 atau undangan yang disisipi uang Rp 15.000 hingga 20.000.

“Itu adalah akibat dari adanya pembiayaan yang dilakukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang pada akhirnya membuat dana pasangan calon tidak terpakai,” ucap Masykurudin.

Ia juga menyoroti kampanye tatap muka yang dinilainya rentan menjadi celah politik uang. “Bertemu antar muka memang baik, tetapi di situ juga ada potensi adanya politik transaksional karena bertmu langsung,” ujar dia.